TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap meroketnya tingkat keterpilihan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam sejumlah survei calon presiden 2014 merupakan respons masyarakat terhadap kepemimpinan mantan Wali Kota Solo. Ini menjadi antitesa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"SBY kan gayanya pencitraan, serba diatur. Kalau Jokowi apa adanya. Dia menyelesaikan masalah rakyat secara langsung di lapangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat dihubungi Tempo, Ahad malam, 30 Juni 2013. "Kepemimpinan apa adanya itu yang kemudian dinilai positif oleh masyarakat."
Hasto tak ingin berkomentar ihwal keputusan partainya atas tingginya elektabilitas Jokowi, apakah akan mengusung Jokowi menjadi calon presiden atau meminta Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur hingga 2017. Menurut dia, elektabilitas bukan tolak ukur satu-satunya bagi PDI-P untuk mengusung seseorang menjadi calon RI-1.
Dia mengatakan, dua rapat kerja nasional yang digelar partainya di Bandung dan Surabaya, menyimpulkan bahwa kepemimpinan nasional di 2014 menjadi sangat strategis dan penting. Karena itu, keputusan pencalonan kader partai moncong putih sebagai calon presiden ada di tangan ketua umum partai. "Kami menyerahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum, Ibu Megawati," ujar Hasto.
Jokowi, ia menambahkan, juga bakal mengikuti aturan partai ini. "Pak Jokowi taat asas," ucap Hasto. Menurut dia, saat ini partainya justru lebih berkonsentrasi untuk berusaha mencapai target ambang batas parlemen sebesar 20 persen. Karena dengan begitu, PDI-P bisa mengajukan nama calon presiden sendiri.
Ihwal kemungkinan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggandeng Jokowi sebagai wakil presiden, Hasto tak ingin berkomentar. "Kalau itu nanti ditanyakan ke Pak Prabowo," ujar dia. Ia juga tak ingin mengomentari sikap partainya jika nantinya Gerindra berupaya meminang Jokowi. Partainya memiliki mekanisme sendiri untuk memutuskan kader yang bakal maju di pemilihan presiden 2014.
PRIHANDOKO
Berita terkait
Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya
4 jam lalu
Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.
Baca SelengkapnyaBamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung
7 jam lalu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaDatangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
10 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
10 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
10 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
14 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
15 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
19 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
1 hari lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca Selengkapnya