Penyidik KPK Geledah Rektorat UI

Reporter

Editor

Munawwaroh

Kamis, 27 Juni 2013 14:13 WIB

Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Depok - Sebanyak 30 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 27 Juni 2013. Kepala Kantor Komunikasi UI, Farida Haryoko mengatakan kedatangan KPK terkait kasus korupsi pembangunan Perpustakaan Pusat UI.

"Mereka (KPK) datang sekitar pukul 11.00. Yang diperiksa lantai dua dan lantai tiga," katanya kepada wartawan, Kamis, 27 Juni 2013.

Menurut Farida, tim KPK langsung memasuki gedung Rektorat dan meminta ruangan di lantai yang akan digeledah disterilkan. KPK meminta supaya tidak ditemani dalam penggeledahan itu. "Mereka minta nggak diganggu," katanya.

Dari pantauan Tempo, kantor Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan Administrasi Tafsir Nurchamid memang berada di lantai II gedung Rektorat. Petugas keamanan UI langsung mengamankan lantai II dan III dari media dan mahasiswa. Meski begitu, mahasiswa yang hendak ke lantai lain dibiarkan memakai lift. "Kami memang diminta mengamankan di sini," kata seorang Satpam di depan lift, Wiranto.

Menurut Wiranto, dia dan beberapa rekannya sengaja diminta mengamankan lift dari jangkauan para pemburu berita. Setiap wartawan yang datang langsung di arahkan ke tempat duduk di lantai dasar untuk menunggu. "Ditunggu saja dulu, KPK minta jangan diganggu," kata dia.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi Tafsir Nurchamid sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung perpustakaan pada 13 Juni lalu. KPK telah menemukan dua bukti yang cukup dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan instalasi IT (Information Technology) perpustakaan pusat UI senilai Rp 21 miliar.

Kasus korupsi di UI bermula pada Maret 2012. Pada waktu itu, sejumlah civitas akademika UI melaporkan dugaan korupsi rektor saat itu yang dijabat oleh Gumilar Rusliwa Somantri. Tudingan itu berdasarkan kajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengadaan barang dan jasa tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan, antara lain pembangunan RS UI Depok, bangun guna serah tanah di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17, dan kerugian keuangan negara akibat buruknya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

ILHAM TIRTA

Baca juga:
Ronaldo dan Tommy Winata Rangkulan

Alasan Penyiksaan oleh Aparat Polisi

Kronologi Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS

Jokowi Coret 39 Lurah dan 13 Camat

Ini Alasan Korea Batasi RI Belajar Kapal Selam

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

21 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya