Tak Terima BLSM, Pemulung Ancam Golput Pada 2014

Reporter

Rabu, 26 Juni 2013 20:21 WIB

Petugas mendata nama warga yang mendaftar untuk mendapatkan uang BLSM sebesar 300 ribu di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Kendari--Puluhan pemulung yang terdiri atas pria, wanita, anak-anak dan warga lanjut usia mendatangi kantor DPRD Kota Kendari Rabu 26 Juni 2013. Mereka tergabung dalam serikat pemulung Indonesia memprotes karena tak terdata sebagai warga penerima Bantuan Langsung Sementara (BLSM).


Saat demonstrasi para pemulung bahkan mengancam mereka akan golput dalam pemilihan umum 2014 mendatang jika mereka tak dimasukan sebagai penerima BLSM.

Koordinator aksi, Mustang, yang memimpin aksi unjuk rasa pemulung dari dua kelurahan di Kota Kendari itu, menilai pemerintah tidak adil dalam menetapkan data penerima BLSM. Menurut Mustang yang juga menjabat sebagai ketua RT di kelurahan Alolama itu dari total 9.758 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLSM di kota Kendari masih banyak warga yang seharusnya menerima BLSM, namun tidak mendapat BLSM termasuk para pemulung yang jumlahnya 400 KK yang tersebar di 10 kecamatan sekota Kendari.

"Kami mau mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan kriteria penerima BLSM. Karena masih banyak sekali warga miskin yang tidak terdata termasuk para pemulung. Kami meminta penjelasan. Mungkin bagi sebagaian orang nilai tiga ratus ribu itu kecil, namun bagi kami nilai tiga ratus ribu itu sangat berarti," kata Mustang.



Hal yang sama juga diutarakan Sudding Daeng Liwang (55), pria yang sudah 15 tahun memulung itu memprotes ketidak adilan pemerintah dalam menetapkan data penerima BLSM. "Saya memulung dari jam 4 subuh sampai jam 5 sore. Saya ini memulung sudah 15 tahun kalau tidak didata sebagai orang miskin maka tidak dapat raskin sama askeskin," ujar Sudding.

Terkait demonstrasi itu, Anggota DPRD Kota Kendari, Jayadi yang menemui para pemulung, berjanji akan melakukan dengar pendapat kepada pihak terkait seperti BPS dan kelurahan untuk kejelasan data dan standarisasi warga miskin yang menerima BLSM.
"Senin depan akan kita panggil untuk duduk bersama mempartanyakan kejelasan apa yang menjadi landasn pemerintah menetapkan siapa-siapa saja yang menerima BLSM," tutur Jayadi kepada para pemulung.

Data Pemerintah untuk Propinsi Sulawesi Tenggara sedikitnya 158.716 RTS penerima BLSM. Untuk tahap awal penyaluran dilakukan di Kota Kendari dengan kuota RTS BLSM sebanayak 9.758 atau total penyaluran dana senilai dua milyar 927 juta empat ratus ribu rupiah. Tahap pertama sudah disalurkan melalui PT POS sejak Selasa (25/06). Dan untuk tahap pertama, PT POS menargetkan dalam kurun waktu satu bulan penyaluran BLSM untuk Kota Kendari selesai.


"Kami akan mendekatkan pelayanan. Kami akan kerjasama dengan pemerintah setempat agar warga penerima BLSM mendapat kemudahan,"ucap Panglipur Husada, Kepala PT Pos Cabang Kendari, Selasa lalu.



ROSNIAWANTY FIKRY

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya