Ratusan masa Hizbut Tahrir Indonesia berunjukrasa menolak RUU Ormas di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (11/4). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa selama sepekan. Penundaan ini dilakukan setelah melalui forum lobi antarpimpinan fraksi dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 25 Juni 2013.
"Ada waktu seminggu untuk penyempurnaan dan melakukan sosialisasi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, sosialisasi untuk mengakomodasi keinginan sejumlah pihak dalam pembahasan rancangan aturan tersebut.
Dia menjelaskan, pengesahan undang-undang ini bukan persoalan menang dan kalah. Karena ini menjadi RUU inisiatif DPR sedangkan masih ada penolakan dari fraksi maka RUU ini tidak bisa dipaksakan untuk diputuskan. Namun, RUU Ormas menjadi kebutuhan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak sesuai karena ada perubahan rezim.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi optimistis pengesahan RUU Ormas akan diketok pada 2 Juli 2013 mendatang. Menurut dia, selama sepekan ini akan ada sosialisasi kepada mereka yang masih menolak peraturan ini. "Mungkin masih ada yang tertinggal, saya tidak tahu," ujarnya.
Sebelumnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Ormas dalam sidang paripurna diskors akibat mendapat penolakan dari sejumlah anggota. Anggota Dewan memprotes mekanisme dan substansi yang dinilai masih perlu pembahasan lagi. Taufik Kurniawan akhirnya menskors sidang paripurna untuk lobi pimpinan fraksi.
"Pada pasal 53 ada larangan tapi diatur mengenai sanksi atas pelanggaran larangan ini," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding. Dia menyebutkan, pada pasal 61 hingga pasal 83 yang mengatur sanksi, tidak ada poin yang mengatur mengenai sanksi terkait aktivitas ormas asing.
Sudding juga mempermasalahkan mengenai asas ormas. Dalam pasal 3, asas ormas disebut dapat mencantumkan ciri tertentu yang sesuai kehendak dan cita-cita ormas. Menurut Sudding, pasal ketentuan mengenai cita-cita dan kehendak yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 rentan multitafsir.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Dimyati Natakusumah juga mempersoalkan sejumlah pasal yang dinilai belum diatur dan saling tumpang tindih. Dia mencontohkan pengaturan mengenai perkumpulan yang masih berbentuk staatsblad. Selain itu, ada juga ormas yang berbentuk yayasan. Pengaturan ini rentan disharmonisasi karena sudah ada undang-undang yayasan.
Dimyati juga mengkritik adanya forum pimpinan daerah tingkat kabupaten. Dia meminta agar cara-cara seperti Orde Baru seperti ini tidak digunakan lagi. Dia meminta, sanksi terhadap ormas di tingkat kabupaten atau kota tidak dilakukan melalui forum tetapi melalui mekanisme hukum.
