TEMPO.CO, Surabaya-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak ada kaitannya dengan politik. Pemerintah murni ingin membantu masyarakat miskin agar tak kebingungan setelah harga BBM naik.

"Jika ada pihak yang mengatakan BLSM ini merupakan kebijakan politik, itu tidak benar, itu hanya orang yang ingin mengacaukan saja," katanya di Kantor Pos Kebonrejo Surabaya, Sabtu, 22 Juni 2013. "Dengan BLSM masyarakt benar-benar terbantu kok, saya sudah tanya pada penerimanya langsung dan mereka sangat senang."

M. Nuh mengatakan untuk melihat bantuan BLSM ini tidak ada hubungannya dengan politik bisa dilihat berdasarkan tanda tangan di kartu BLSM. Dalam Kartu BLSM yang mengesahkan adalah kepala Bapenas Menteri Perencanaan Pembangunan. Penentuan tandatangan di kartu BLSM itu harus melalui rapat dan perdebatan panjang, dengan tujuan agar BLSM tidak berbau politis.

Dari hasil rapat itu disepakati yang meneken kartu BLSM yaitu pejabat pemerintah non-parpol. "Kalau orang partai yang tanda tangan di kartu BLSM, nanti dia klaim, ini saya yang memperjuangkan, bukti itu tanda tangan saya, ini bisa jadi alat kampanye, tapi nyatanya kan tidak ada," ujarnya.

Di dalam kartu BLSM, sudah tercatat nama penerima beserta anak-anaknya. Anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA dan PTN atau sekloah swasta di bawah naungan Kementerian Agama, MI, MTS dan Aliyah, akan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sehingga keluarga miskin diharapkan bisa terbantu baik dari segi finansial maupun dari segi pendidikan. "Nah begitu kok dibilang ini kepentingan politik, kami murni ingin membantu mereka," katanya.

ARIEF RIZQI HIDAYAT

Topik Terhangat
HUT Jakarta | Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Berita Terpopuler
Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul
BBM Naik, Empat Titik Rawan Dipantau
Antri Panjang, SPBU Depok Batasi Isi Rp 100 Ribu