Audetrap Gallery, Kawasan Kotalama Semarang. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Kota Semarang gagal mengambil alih sejumlah bangunan tua di kawasan Kota Lama untuk difungsikan kembali. Alasannya, anggaran terbatas. “Selain butuh penelusuran siapa pemiliknya, keterbatasan anggaran untuk perawatan juga menjadi kendala,” ujar Pejabat Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang, Henrar Prihadi, saat menyampaikan jawaban laporan pertangung jawaban di sidang paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu 19 Juni 2013.
Menurut Henrar, meski sebagian telah diketahui pemilik bangunan, tapi kendala utama adalah biaya perawatan dan revitalisasi yang tinggi. Ia menyatakan telah mengupayakan agar pengelolaan gedung tua di kawasan kota lama dilakukan kerjasama dengan pihak pengusaha dan pemilik bangunan. “Pemerintah sebagai leader bisa mengupayakan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, sedangkan bagi pemilik bangunan mereka bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau infestor,” ujar Hendrar.
Ia tak memungkiri selama ini pengembangan kawasan haritage yang menjadi identitas kota Semarang itu masih terkendala rob dan banjir yang sering melanda di kawasan itu. Pemerintah Kota Semarang sedang mengupayakan optimalisasi kolam retensi dan sistim polder Banger untuk membebaskan kawasan tinggalan masa kolonial itu dari genangan.
Upaya lain yang dilakukan untuk memancing pemilik memfungsikan kembali bangunan tua miliknya dengan cara menciptakan aktifitas ekonomi di kawasan itu agar lebih ramai. “Di antaranya memberlakukan car freeday night dan hari Sabtu-Minggu,” katanya.
Anggota Komisi Hukum, DPRD Kota Semarang, Imam Marjuki menilai pembatalan pengambilalihan sejumlah bangunan haritge itu bukti patah semangat untuk menjalankan amanat undang-undang perlindungan cagar budaya. “Alasan tak bisa menelusuri siapa pemiliknya itu tak masuk akal, bukti membayar pajak bisa dijadikan dasar mengetahui pemilik bangunan,” ujar Imam Marjuki. Menurut dia, pengambil alihan bangunan mangkrak kota lama merupakan komitmen penataan kawasan Kota Lama.
