Partai Koalisi Optimis Menang Jika APBNP Divoting

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 17 Juni 2013 10:05 WIB

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Partai koalisi pendukung pemerintah meyakini Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara akan disahkan hari ini. Jika harus melalui mekanisme voting, partai koalisi tetap yakin menang meskipun minus Partai Keadilan Sejahtera.

"Masyarakat sudah bisa menghitung jika harus voting," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 17 Juni 2013. Tadi pagi sebelum sidang paripurna berlangsung, pimpinan fraksi koalisi rapat tertutup untuk konsolidasi terkait pengesahan APBN Perubahan.

Rapat konsultasi partai koalisi tadi pagi juga tidak dihadiri oleh PKS. Menurut Nurhayati, Demokrat sudah membangun komunikasi yang lebih baik di antara partai-partai koalisi. Menurut dia, jika PKS merasa masih menjadi bagian dari anggota koalisi, hadir atau tidak hadir mesti tetap bersama-sama.

Saat ini, sejumlah fraksi masih menolak opsi kenaikan harga bahan bakar minyak. Fraksi yang dengan tegas menolak kenaikan ini adalah PDI Perjuangan, Hanura dan PKS. Sedangkan Gerindra tidak menolak kenaikan hanya saja tidak bersepakat dengan kebijakan bantuan langsung sementara masyarakat. Agenda sidang paripurna ini adalah agenda tunggal terkait pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyatakan seluruh anggotanya akan patuh pada kebijakan pemerintah. Menurut dia, apa yang sudah diputuskan di dalam partai harus dihargai oleh anggota koalisi. Menurut dia, RAPBN Perubahan 2013 ini harus segera diselesaikan. "Partai Golkar selalu taat pada koalisi," kata dia.

Setya menjelaskan memang ada sejumlah catatan terkait pembahasan anggaran ini. Namun, asumsi ini sudah didiskusikan di Badan Anggaran dan sudah diputuskan dalam sidang pekan lalu. Terkait dengan BLSM yang selama ini masih menjadi perdebatan, Setya menuturkan harus ada perhatian kepada seluruh rakyat. "Kami menyetujui BLSM harus dilakukan," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka

Ini Awal Dena Rachman Berpakaian Wanita

Aktris Ully Artha Meninggal Dunia

Alasan Jakarta Semakin Macet

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

4 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

7 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

11 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya