Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. AP/Hassan Ammar
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah Indonesia hati-hati melobi pemerintah Arab Saudi terkait pengurangan kuota haji. Ketua Majelis Ulama, Amidhan, mengatakan, pemerintah sebaiknya menyampaikan protes dengan halus karena Arab Saudi sensitif terhadap protes.
“Arab Saudi semakin diprotes semakin tak mau berbuat apa-apa,” kata Ketua MUI Amidhan saat dihubungi, Jumat 14 Juni 2013. “Menyampaikan permohonan bisa, tapi jangan protes,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia, kata Amidhan, bisa berkaca dari pengalaman Terowongan Mina. Pada 1990 sekitar 1.400 orang tewas di terowongan Mina lantaran berdesak-desakkan. Sekitar 600 warga Indonesia turut jadi Korban. “Dulu Malaysia, Turki, dan negara lain protes, Indonesia saja yang diam. Akhirnya Indonesia duluan dapat ganti rugi,” katanya.
Sebanyak 42.200 calon haji Indonesia terancam batal berangkat menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota. Pengurangan itu terkait dengan rehabilitasi masjid terbesar di Mekah, Al-Haram. Berdasarkan situs Kementerian Agama, kuota haji Indonesia awalnya 211 ribu jemaah, terdiri dari 194 ribu haji reguler dan 17 ribu haji khusus.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Umrah dan Haji Kementerian Agama Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah telah menyampaikan kekecewaan dan permintaan pembatalan pengurangan kuota kepada Arab Saudi. “Kami sudah mengirim surat,” katanya. Pemerintah menyiapkan skenario pembatalan keberangkatan, namun Anggito belum bersedia menjelaskannya. “Kami masih menunggu hasil lobi,” katanya.
