TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih menjadi anggota partai koalisi pemerintah meski partai ini menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. "Status masih dalam koalisi. Tidak ada perubahan," kata Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Halim Perdanakusuma, Kamis, 13 Juni 2013.
Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, juga enggan banyak membahas perihal sikap perlawanan PKS. Pemerintah justru bersikap pasif. Sudi menyerahkan kisruh PKS ini kepada masyarakat untuk melihat dengan jelas sikap PKS, yang merasa membela rakyat atau punya intensi lain.
Sudi menjelaskan, Presiden juga tidak mau ikut dalam gejolak dan arus yang kemudian mengarah pada pendepakan PKS dari partai koalisi pemerintah, termasuk mengganti tiga menteri dari partai tersebut. "Mungkin itu yang diharap-harapkan mereka (PKS)," kata Sudi.
Perihal alasan penolakan PKS, menurut Sudi, presiden sendiri tidak akan mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar jika memang ada pilihan lain yang lebih baik dan tepat mengatasi masalah defisit anggaran negara.
Ia mengklaim, kebijakan kenaikan harga bahan bakar juga menjadi cara agar subsidi yang memang ditujukan pada rakyat kecil dapat tepat. "Sekarang subsidi dialihkan ke rakyat yang memerlukan, kurang mampu, dan miskin. Kok, malah tidak setuju. Aneh," ucap Sudi.
