KPK Sita Vila Luthfi Hasan di Cipanas

Reporter

Senin, 3 Juni 2013 14:28 WIB

Disegel KPK. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Cianjur - Sebuah vila yang disebut-sebut milik tersangka korupsi kasus daging sapi impor, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), di Jalan Loji Timur Kampung Pasekon Loji RT 02/17 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat disita KPK. Sebanyak delapan orang mengenakan rompi KPK memasang segel berupa papan penyitaan.

Asep, 52 tahun, warga Kampung Loji yang rumahnya berdekatan dengan vila itu mengatakan, peristirahatan milik Luthfi Hasan itu berada di antara pesantren dan vila. Tempat tersebut jarang sekali ditempati oleh pemiliknya.

"Hingga akhirnya tiga hari lalu, tidak kurang dari delapan orang memasang papan sita yang bertuliskan 'Disita KPK'. Ini menjadi bahan perhatian tersendiri bagi warga Kampung Loji," uja Asep di Cianjur, Senin 3 Juni 2013.

Pada plang segel tertulis penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: Sprint.Sita-29/01/03/2013, tanggal 25 Maret 2013. "Rumah tersebut tertutup rapat. Sangat jarang Lutfi di sini, bahkan sebelum tersandung kasus pencucian uang, dia jarang datang," kata Asep.

Dia mengatakan, ada tiga pesantren besar yang berdekatan dengan rumah milik mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Di situ pun merupakan basis beberapa partai besar Islam. "Di sekililing rumah milik LHI banyak berdiri vila yang disewakan dengan kondisi lingkungan yang asri dan udara sejuk. Kami tak tahu mengapa dia pengen di sini waktu membeli vila itu," paparnya.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terkait

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

5 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

6 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

9 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

13 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

17 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

23 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya