TEMPO.CO, Kupang - Ratusan warga yang tergabung dalam forum "Gerakan Anti Politisi Busuk", Jumat, 31 Mei 2013 siang, berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menuntut KPU menunda pleno perhitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 1 Juni 2013.
"Kami minta KPU agar menunda pleno rekapitulasi sambil menunggu penyelesaian kasus pelanggaran pilgub NTT," kata koordinator aksi Jan Piter Windhy kepada wartawan.
Menurut dia, pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub putaran kedua, di antaranya politik uang yang dilakukan istri salah satu calon gubernur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Dugaan penggelembungan suara di Sumba Barat Daya karena tingkat partisipasi pemilih di daerah itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah pemilih pada putaran pertama.
Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten itu terdapat 202.911 pemilih. Pada putaran pertama diikuti 156.005 pemilih. Sedangkan pada putaran kedua meningkat menjadi 162.316 pemilih. "Kami heran partisipasi pemilih justru meningkat. Padahal, di kabupaten lain justru mengalami penurunan," ujar Jan.
Selain penyelesaian masalah politik uang dan penggelembungan suara, para pengunjuk rasa juga menuntut agar KPU bersikap netral. Mereka bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pemanfaatan dana pilgub putaran pertama dan kedua.
Juru bicara KPU NTT Djidon de Haan menolak menunda pleno rekapitulasi perolehan suara pilgub putaran dua. "Besok, 1 Juni 2013, kami tetap menggelar pleno rekapitulasi," ucapnya.
Pilgub putaran kedua diikuti dua pasangan, yakni Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni (Frenly) dan Esthon Foenay-Paul Tallo. Berdasarkan hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPU NTT, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni meraih 208.869 suara (51.46 persen). Sedangkan Esthon Foenay-Paul Tallo 197.003 suara (48,53 persen).
