TEMPO.CO, Tuban - Kepolisian Resor Tuban, Jawa Timur menetapkan dua orang tersangka pemalsuan 4.500 lembar akte kelahiran, Senin 20 Mei 2013. Modusnya, kedua tersangka bekerja sama mencetak blanko kosong akte kelahiran palsu.
Keduanya adalah Pandu (45), Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dan Joko Dwi Setyo Budiono (34), ahli komputer. Kini, mereka meringkuk di tahanan Kepolisian Resor Tuban.
Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Tuban, Ajun Komisaris Polisi Wahyu Hidayat mengatakan kedua tersangka bekerja sama sejak 2009. Jumlah akte kelahiran palsu diperkirakan semakin banyak.
Dari hasil pengakuan kedua tersangka, akte kelahiran palsu yang sudah beredar sekitar 1.500 lembar. Jumlah itu belum termasuk permohonan pengajuan akte kelahiran dari tahun 2011-2013 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebanyak 2788 lembar.
Ada juga, beberapa akte kelahian palsu yang tak terdeteksi. Sehingga jika dikalkulasi, baik yang sudah beredar maupun dalam proses pengajuan, sekitar 4500 lembar. “Kami masih terus mengusut akte kelahiran palsu yang beredar,” tegas Wahyu kepada Tempo, Senin 20 Mei 2013.
Terbongkarnya kasus pemalsuan akte kelahiran ini, bermula dari keluhan pegawai di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban. Staf kantor desa kerap mengeluhkan penolakan Dinas Kependudukan melegalisasi akta anak-anak mereka. Mereka lantas melapor ke polisi.
Kepala Dinas Kependudukan Jony Martoyo menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada polisi. Instansinya terbuka dan siap membantu polisi mengungkap jaringan pemalsuan akte kelahiran tersebut. “Saya juga siap memberikan keterangan,” ujar Jony yang mengaku baru satu bulan menjabat.
SUJATMIKO
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
9 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
10 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
16 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya