PNS di Tuban Palsukan Ribuan Akte Kelahiran

Reporter

Senin, 20 Mei 2013 14:37 WIB

Barang bukti akta kelahiran milik bayi berinisial TL di Jakarta,Rabu (6/2). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tuban - Kepolisian Resor Tuban, Jawa Timur menetapkan dua orang tersangka pemalsuan 4.500 lembar akte kelahiran, Senin 20 Mei 2013. Modusnya, kedua tersangka bekerja sama mencetak blanko kosong akte kelahiran palsu.

Keduanya adalah Pandu (45), Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dan Joko Dwi Setyo Budiono (34), ahli komputer. Kini, mereka meringkuk di tahanan Kepolisian Resor Tuban.

Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Tuban, Ajun Komisaris Polisi Wahyu Hidayat mengatakan kedua tersangka bekerja sama sejak 2009. Jumlah akte kelahiran palsu diperkirakan semakin banyak.

Dari hasil pengakuan kedua tersangka, akte kelahiran palsu yang sudah beredar sekitar 1.500 lembar. Jumlah itu belum termasuk permohonan pengajuan akte kelahiran dari tahun 2011-2013 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sebanyak 2788 lembar.

Ada juga, beberapa akte kelahian palsu yang tak terdeteksi. Sehingga jika dikalkulasi, baik yang sudah beredar maupun dalam proses pengajuan, sekitar 4500 lembar. “Kami masih terus mengusut akte kelahiran palsu yang beredar,” tegas Wahyu kepada Tempo, Senin 20 Mei 2013.

Terbongkarnya kasus pemalsuan akte kelahiran ini, bermula dari keluhan pegawai di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban. Staf kantor desa kerap mengeluhkan penolakan Dinas Kependudukan melegalisasi akta anak-anak mereka. Mereka lantas melapor ke polisi.

Kepala Dinas Kependudukan Jony Martoyo menyerahkan pengusutan kasus tersebut kepada polisi. Instansinya terbuka dan siap membantu polisi mengungkap jaringan pemalsuan akte kelahiran tersebut. “Saya juga siap memberikan keterangan,” ujar Jony yang mengaku baru satu bulan menjabat.

SUJATMIKO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

10 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

16 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya