Situs Divisi Hukum Mabes Polri Diacak Hacker

Reporter

Sabtu, 18 Mei 2013 21:50 WIB

menspsychology.com

TEMPO.CO, Jakarta--Situs resmi Divisi Hukum Mabes Polri diretas oleh pihak yang menamakan diri Larcenciels. Larcenciels menulis pernyataan yang berbunyi "maaf situs yang anda buka telah dihack". Peretas mengaku bangian dari Cyber Tegal Security Team.

Penyerobotan laman situs (deface) itu hanya berlangsung sesaat. Kini, situs Divisi Hukum Polri itu bisa diakses normal. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengaku belum tahu mengenai peretasan ini. "Saya tidak tahu. Ini juga baru dengar," katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Mei 2013.

Peretas situs ini menuliskan bunyi sila ke-5 Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Di tulisan itu, dia menjelaskan ancaman hukuman yang diberikan oleh polisi kepada peretas lebih tinggi dari pada koruptor.

Larcenciels juga menuliskan hukuman pencuri sendal lebih berat dari pada anak menteri yang menyebabkan nyawa orang melayang. "Nyuri sendal 3 tahun penjara. Anak menteri nabrak- tewas 1 tahun penjara" begitu tertulis disitus Divisi Hukum Mabes Polri.

Larcenciels juga menuntut polisi agar segera menangkap aparat yang terlibat membantu Yuki Irawan, tersangka perbudakan buruh panci di Tanggerang. Peretas ini menyebutkan Yuki menjadi berani karena ada aparat yang membantunya. Peretas ini meminta polisi tidak hanya mengurus para hacker tapi juga menindak aparat yang terlibat kejahatan.

"Jangan hanya memikirkan hacker. Cepat ringkus aparat yang membantu Yuki di Tanggerang," begitu ditulis dalam teks di bagian bawah halaman.

RAMADHANI

Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah

Eyang Subur Dicecar 21 Pertanyaan Penyidik
Tega, Nenek 90 Tahun Dikubur Anaknya Hidup-hidup
Takut Tak Lulus Ujian Nasional, Fanny Gantung Diri
Jokowi Lantik Wali Kota Jakarta Barat di Rusun

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya