Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaaq. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan perseteruan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disulut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi menurunkan perolehan kursi pada Pemilihan Umum mendatang. Langkah PKS melawan KPK bisa berbalik merugikan partai itu sendiri. "Bisa-bisa tak lolos parliamentary threshold nanti," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 14 Mei 2013.
Ruhut mengatakan PKS mengambil posisi yang salah menghadapi kasus hukum yang membelitnya. Langkah-langkah yang diambil PKS membuat partai berlambang bulan dan padi tersebut bertarung hadap-hadapan dengan KPK. "PKS harus sadar, semua orang saat ini mencintai KPK. Dan kau partai politik," kata Ruhut.
Menurut Ruhut, langkah PKS mengadukan KPK ke kepolisian adalah langkah yang tak perlu. PKS tak semestinya menyalah-nyalahkan komisi antirasuah soal mobil-mobil bekas Presidan PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang dibatasi garis polisi. "Kalau mau menggugat itu ya di sidang praperadilan," ujarnya.
Begitu juga dengan penjelasan-penjelasan kader PKS kepada media. Salah satunya penjelasan politisi PKS Fahri Hamzah tentang upaya penyitaan mobil Luthfi. Fahri, kata Ruhut, mengatakan KPK datang seperti preman, hendak menyita mobil dari kantor PKS. Ucapan tersebut dinilai tak tepat karena semua orang tahu posisi PKS dalam kasus tersebut.
"Aku bilang, PKS ini seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. KPK dibilang datang seperti preman, padahal satu Indonesia tahu mantan Presiden PKS tersangka," kata Ruhut.
Komentar tersebut disampaikan Ruhut ketika dimintai tanggapan atas rencana PKS mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota Komisi, Ruhut mengatakan Demokrat akan menerima aduan PKS. "Paling komentar itu juga yang saya sampaikan kalau mereka mengadu," ujar Ruhut.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
