Blanko STNK dan BPKB Kosong, Warga Garut Bingung

Kamis, 9 Mei 2013 18:13 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Garut - Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Kabupaten Garut, Jawa Barat, kehabisan blanko Surat Tanda Nomor Kendaraan (SNTK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) selama sebulan terakhir. Akibatnya, ribuan kendaraan yang hendak memperpanjang surat-surat kendaraan tak bisa dilayani.

"Blanko BPKB sudah sebulan lebih kosong, sedangkan STNK baru habis sekitar satu mingguan ini," kata Kepala Unit Satuan Lalulintas Polres Garut, Inspektur Satu Purwadi, Kamis, 9 Mei 2013.

Menurut dia, kekosongan ini tidak terjadi hanya di wilayahnya saja melainkan hampir di seluruh Indonesia. Alasannya karena, blanko tersebut belum dikirimkan dari Korps Lalulintas Mabes Polri. Keterlambatan ini diakibatkan karena blanko tersebut tengah dalam proses tender lelang.

Akibat kekosongan ini, jumlah kendaraan baru yang belum memiliki dokumen resmi di Garut ini mencapai 2.216 kendaraan, terdiri dari 2.039 sepeda motor dan 177 mobil. "Proses ini biasanya bisa sampai enam bulan blanko sampai ke daerah," ujar Purwadi.

Purwadi mengaku untuk mengganti dokumen resmi itu pihaknya terpaksa memberikan stempel pada bagian notes atau surat pajak kendaraan. Dalam stempel itu dituliskan Nomor Polisi, Nama dan alamat pemilik kendaraan, seperti data yang layaknya tercantum dalam STNK dan BPKB.

Penggunaan stempel itu juga berdasarkan telegram resmi dari Kepolisan daerah Jawa Barat, beberapa waktu lalu. "Kami telah sosialisasi kepada masyarakat juga, supaya mereka tidak bingung. Kalau dihentikan di jalan oleh petugas polisi tinggal menujukan notes yang ada stampelnya, jadi tidak akan disebut motor bodong," ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR


Topik Terhangat:

Penggerebekan Teroris |
E-KTP | Vitalia Sesha & Wanita-wanita Fathanah

Berita Terpopuler:

Vitalia Sesha: Ahmad Fathanah Itu Seperti Malaikat

Fathanah Pernah Main ke Apartemen Vitalia Sesha

Alex Ferguson Resmi Pensiun dari Manchester United

Vitalia Sesha Diajak Nikah oleh Ahmad Fathanah

Bos Perbudakan Buruh Panci, Yuki Irawan Buka Suara

Detik-detik Polisi Lumpuhkan Teroris Bandung

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

6 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

12 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya