Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementan, Prabowo Respatiyo Caturroso. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso, merasa terancam setelah menjadi saksi kasus suap daging impor. Rasa tidak aman muncul usai Prabowo menerima sejumlah teror. Hingga ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindunginya.
"Ada percobaan pembunuhan terhadap Prabowo, terjadi beberapa kali," kata juru bicara LPSK Maharani Siti Sophia kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2013. Dia menyebut, ada beberapa rangkaian kejadian yang diduga teror terkait kesaksian Prabowo. "Itu menjadi satu kesatuan."
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Prabowo memang sempat mengalami kejadian berupa teror usai membeberkan kesaksian yang dinilai menyudutkan Menteri Pertanian Suswono. Intimidasi itu berupa pengerahan sejumlah orang untuk mengganggu keseharian Prabowo. "Sudah ada koordinasi dengan KPK soal status perlindungan ini," kata Maharani. "Prabowo mengaku mengalami intimidasi atas kesaksiannya pada KPK." Prabowo sendiri sempat meminta agar status perlindungannya tidak diumumkan. "Sebab ia takut keselamatannya terancam."
Ketika diperiksa penyidik KPK, Prabowo sempat blak-blakan soal masalah pemalsuan surat persetujuan pemasukan izin impor daging. Bahkan waktu menjabat Dirjen, dia mendapat banyak laporan soal pemalsuan SPP. "Importir memalsukan SPP dengan dalih stok daging di negara asal yang tertuang di izinnya telah habis," kata Prabowo. "Sehingga mereka meminta pemindahan negara importir, tetapi pemindahan itu tidak mencabut SPP sebelumnya."
Seyogyanya, Prabowo melanjutkan, pemindahan harus diikuti dengan penarikan SPP yang lama. Kalau SPP tidak ditarik, proyek yang lama dan baru sama-sama akan direalisasikan. Di samping SPP palsu, Prabowo juga menemukan perusahaan importir tak mememiliki SPP. Misalnya, pada 2011 ditemukan 51 kontainer daging impor tanpa SPP disita Badan Karantina. Belakangan diketahui, pemilik kontainer adalah PT Indoguna Utama. Namun Indoguna sama sekali tak di-blacklist. "Karena kebijakan pak Menteri itu, tidak usah di-black-list," kata Prabowo.Bahkan dua tahun kemudian, Indoguna kembali berbisnis dan mendapatkan jatah impor daging.
