Kejaksaan Makassar Eksekusi Dua Terpidana Korupsi

Reporter

Kamis, 2 Mei 2013 15:26 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Makassar - Kejaksaan Negeri Makassar mengeksekusi dua terpidana korupsi pembangunan PT Pares Bandar Madani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka adalah mantan Kepala Bagian Pemerintahan Parepare, Umar Usman, dan bekas Direktur Utama PT Pares, Fress Lende. Kata Kepala Seksi Intelijen, Muhammad Syahrul Juakha, putusan kedua terpidana telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Penyidik Kejaksaan menjemput Umar di rumah pribadinya, di Jalan Bau Massepe Nomor 82, Parepare, Rabu, 1 Mei 2013. Ia dijemput sekitar pukul 05.15. Sedangkan Fresh Lande dicokol di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai Blok C Nomor 99 Makasssar, pukul 23.00. “Keduanya dieksekusi tanpa perlawanan dan langsung dijebloskan ke penjara," kata Syahrul, Kamis, 2 Mei 2013.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, Umar dihukum satu setengah tahun penjara. Sedangkan Fress Lande divonis kurungan tiga tahun. Sebelumnya, Kejaksaan telah mengeksekusi bekas Wali Kota Parepare Mohamad Zain Katoe, Februari 2013. Kepada Zain, Mahkamah menjatuhkan vonis setahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Ketiga terpidana terseret dalam kasus penyelewengan pembentukan perusahaan PT Pares Bandar Madani. Pemerintah Parepare sebagai pemilik saham menyetor anggaran daerah sebesar Rp 1,5 miliar ke perusahaan itu. Sebagai pemilik saham, Zain Katoe kemudian menobatkan dirinya sebagai komisaris utama PT Pares Bandar. Namun selama dua tahun berjalan, perusahaan ini tidak terbentuk dan tidak melakukan aktivitas apa-apa.

Kuasa Hukum Fress Lande, Semuel B Paembonan, kecewa dengan eksekusi terhadap kliennya. "Saya selaku kuasa hukum tidak menerima salinan putusan Mahkamah Agung," kata Semuel. Sedangkan, kuasa hukum Umar Usman, Taufan Pawe, berencana mengajukan peninjauan kembali.





ABDUL RAHMAN


Baca juga:
Begini Cara Mengetahui Keberadaan Susno Duadji

May Day, Ini 7 Tuntutan Buruh

Ayu Azhari Sering Ketemu Ahmad Fathanah

Kadin Pecat Pengusaha Oesman Sapta Odang

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya