TEMPO.CO, Yogyakarta - Koordinator Program Akuntabilitas Publik LSM Aksara Daerah Istimewa Yogyakarta, Rani Pribadi, menyatakan transparansi keuangan sembilan partai politik yang ada di DIY tak memuaskan.
“Kami minta perincian arus kas, neraca, serta rencana anggaran awal dan realisasinya. Tapi tidak memuaskan,” kata Rani dalam diskusi "Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik" di Hotel Santika Yogyakarta, Senin, 29 April 2013. Permintaan itu berlandaskan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Perincian arus kas hanya dimiliki Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Tapi, tak satu pun partai yang memiliki neraca keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya dana bantuan politik dari pemerintah yang berupa APBD/APBN. “Tak ada parpol yang mau mengaku kalau mendapat bantuan dari pihak ketiga,” kata Rani.
Permintaan informasi tentang laporan keuangan partai politik itu disampaikan Aksara pada 26 Maret 2012. Hasilnya, PKS dan Partai Gerindra tak menanggapi, sehingga Aksara mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah DIY pada 6 Juni 2012. Dalam proses mediasi, PKS menyampaikan informasi yang diminta. Aksara dengan Gerindra sepakat tak meneruskan kasus ke pengadilan. “Tapi sampai sekarang, Gerindra tak menyampaikan juga informasi laporan keuangan yang kami minta,” kata Rani.
Menurut anggota Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Istiatun, hingga saat ini pemohon informasi yang transparan dan akuntabel masih rendah. KID pun baru berencana untuk mensosialisasikan UU KIP kepada partai politik pada tahun ini. “Entah enggak tahu soal UU itu atau enggak mau tahu,” katanya.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sujito menyatakan, UU KIP tak bisa diharapkan agar lembaga publik bersikap transparan. “Lantaran lembaga publik seperti partai politik tak takut kepada masyarakat sipil dan media,” ujar Arie.
Menurut dia, yang ditakutkan partai adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Makanya, kalau partai enggak transparan dan akuntabel, jangan dipilih! Calon legislatif yang korup harus di-black list!” kata Arie.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Topik terhangat:
Gaya Sosialita | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional
Baca juga
Inilah Dinasti Politik Partai Demokrat
Susno Duadji Buron
Jika Susno Ditetapkan Buron, Kedaluwarsa 18 Tahun
Casillas ke Arsenal Jika Mourinho Masih di Madrid
Kejagung Buru Buronan Susno Duadji
Berita terkait
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
9 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan
3 hari lalu
Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.
Baca SelengkapnyaMengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi
4 hari lalu
Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.
Baca SelengkapnyaDaftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
7 hari lalu
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca SelengkapnyaKinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
8 hari lalu
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
Baca SelengkapnyaInggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN
8 hari lalu
Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.
Baca SelengkapnyaNajeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi
8 hari lalu
Najeela Shihab menilai kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi keuangan yang baik.
Baca SelengkapnyaMendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol
9 hari lalu
Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.
Baca SelengkapnyaHari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan
10 hari lalu
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.
Baca SelengkapnyaTerkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah
10 hari lalu
Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.
Baca Selengkapnya