TEMPO.CO, Bengkulu - Penduduk Bengkulu mengeluhkan aturan baru pembuatan akte kelahiran. Akibatnya, seorang calon haji bernama Hasnatati, 46 tahun, harus menghadapi persyaratan berbelit untuk mengurus keberangkatannya naik haji.
“Saya kan mau membuat paspor tapi tidak bisa karena harus membuat akte kelahiran dulu,” kata warga Kecamatan Airperiukan Kabupaten Seluma Bengkulu ini saat ditemui di kantor Imigrasi Kota Bengkulu, Jumat 26 April 2013.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang pembuatan akte kelahiran mewajibkan anak berumur lebih dari 1 tahun harus melalui sidang di Pengadilan Negeri.
Menurut Hasnatati, saat kelahirannya, orang tuanya tak mengerti tentang pembuatan akte kelahiran itu. Kesulitan lainnya, ia tak punya saksi yang mengetahui kelahirannya. “Lahirnya saja sama dukun, tidak tahu sekarang ada dimana, orang tua juga tidak ada lagi,” katanya.
Padahal, informasi tempat kelahirannya ini untuk mempermudah pengurusan mendapatkan akte kelahiran. Prosesnya pun, kata Hasnatati, amat ribet mulai dari kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga ke pengadilan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Herkules Jeraim mengatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah memerintahkan agar daerah menjalan peraturan itu. Bahkan, sudan ada surat edaran dari Mahkamah Agung untuk penerapan aturan itu.
“Kami sudah mensosialisasikan masalah itu di media selama tiga bulan,” katanya. Padahal, kata Herkules, khusus Kabupaten Seluma, aturan itu baru diterapkan mulai awal tahun lalu. “Kalau melihat surat mendagri, harusnya dispensasi itu diberikan sampai Desember 2011,” ujarnya.
