Siswa penyandang cacat tuna netra mengerjakan soal Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - A Pembina Tingkat Nasional kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (22/4). Sebanyak 131.881 siswa Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta mengikuti ujian nasional (UN) 2013 diantaranya 91 siswa SMPLB yang digelar hingga Kamis (25/4) mendatang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menolak jika ujian nasional tahun ini disebut kacau, terutama untuk Sekolah Menengah Atas.
Menurut dia, ujian nasional tidak kacau tapi hanya ditunda pelaksanaanya. "Kalau kacau artinya kami tidak bisa melaksanakan ujian nasional," kata Nuh di kantornya, kemarin.
Menurut Nuh, pelaksanaan ujian nasional SMA hanya digeser harinya karena alasan teknis. Dia yakin hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan.
Terlepas dari kendala teknis penyelenggaraan ujian nasional, sedikitnya ada tiga kejadian yang membuat publik bertanya-tanya apakah ada indikasi korupsi terkait kisruh ujian nasional ini. Berikut dugaannya:
1. Pembengkakan anggaran Kementerian Keuangan sempat memblokir anggaran ujian nasional karena mengalami pembengkakan sekitar Rp 100,8 miliar. Kementerian Pendidikan hanya mengajukan dana Rp 543,2 miliar lalu membengkak menjadi Rp 644 miliar.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Khairil Anwar Notodiputro mengatakan sejak awal kementerian pendidikan mengajukan anggaran sebesar Rp 644 miliar. Adapun Menteri Nuh mengaku tak tahu-menahu ihwal pembengkakan anggaran ujian nasional ini.
Selanjutnya: Perubahan biaya pembuatan soal dan jumlah peserta
