Sejumlah pimpinan dan perwakilan pengurus partai politik peserta Pemilu 2014 menunjukkan nomor urut parpol usai pengundian di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, menyatakan para calon anggota legislatif (caleg) mengincar nomor cantik. Nomor yang dimaksud Hajriyanto adalah nomor urut pertama dalam daftar caleg.
Alasannya, menurut dia, dengan keterbatasan informasi, maka caleg nomor urut pertama dianggap sebagai kader terbaik partai politik. "Bagi masyarakat, calon nomor satu adalah pilihan partai politik," kata Hajriyanto di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 22 April 2013.
Secara psikologis, kata dia, masyarakat yang tidak mengenal caleg dalam daftar otomatis akan memilih nomor urut atas. "Ini namanya psikopolitik," kata dia. Karena itu, tak heran para caleg memperebutkan nomor urut satu.
Politikus Golkar ini menuturkan, akses informasi masyarakat sangat heterogen. Banyak yang tidak memahami fungsi caleg sebagai anggota parlemen jika terpilih. Karena itu, banyak caleg yang memilih langkah praktis untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang kerap meminta bantuan kepada calon juga memperluas praktek ini.
Dia mencontohkan, saat calon berkampanye ke daerah pemilihan. Hajriyanto mengaku selalu saja ada tokoh masyarakat yang meminta sumbangan dana dengan berbagai modus. Misalnya soal pembangunan jalan, pembangunan rumah ibadah, hingga fasilitas olahraga. Menurut dia, seorang politikus harus mampu berkelit dari sumbangan ini tanpa membuat masyarakat merasa ditolak. "Di situlah latihan untuk politikus," ujarnya.
Dia juga tidak memungkiri ada politikus yang enggan berhadapan dengan masyarakat. Menurut dia, semakin kecil investasi sosial yang dilakukan ke masyarakat, maka nilai finansial yang diperlukan akan semakin besar. Karena itu, ada calon yang hanya langsung mengirimkan bantuan kepada masyarakat tanpa perlu berkunjung.
Dia mengakui, pada Pemilu 2009 menghabiskan dana hingga Rp 1 miliar. Hampir setengahnya yakni Rp 425 juta digunakan untuk membangun radio. Sisanya digunakan untuk kegiatan operasional. Namun anggota dewan terbantu dengan jumlah kunjungan kerja ke daerah pemilihan yang frekuensinya mencapai 12 kali dalam setahun.
