Polri Periksa Tersangka Newmont Senin

Reporter

Editor

Rabu, 1 September 2004 17:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepolisian RI akan memeriksa tersangka Newmont pada Senin (6/9). Tersangkanya adalah pejabat operasional pengolahan limbah PT Newmont Minahasa Raya. Surat pemanggilan dilayangkan hari ini. "Pemanggilan kita laksanakan minggu ini, yang akan kita panggil Senin sekaligus kita posisikan tersangka. Salah atau tidaknya ditentukan di pengadilan," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol. Suyitno Landung kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/9) sore di Mabes Polri.Pihaknya juga sudah melayangkan surat cekal ke imigrasi. "Hari ini sudah (dikirimkan)," kata dia. Suyitno enggan menyebutkan kewarganegaraan tersangka itu. Suyitno menjelaskan, penetapan tersangka diperkuat dari keterangan Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup periode 1999-2001. Saat itu Sonny sudah meminta pejabat itu untuk mengatur pembuangan limbah tailing, bahkan sudah diberikan teguran adanya limbah yang melebihi standar baku mutu. Sebelumnya Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan adanya pencemaran limbah di Teluk Buyat dan Teluk Totok yang melebihi standar baku mutu. Kemudian bukti itu dicek ulang dengan pernyataan sejumlah saksi dan saksi ahli. Minggu ini penyidik Polri memintai keterangan sejumlah saksi, di antaranya saksi ahli limbah bahan berbahaya, ahli kesehatan, ahli kimia pertambangan, dan ahli perikanan dan kelautan. Suyitno mengatakan, sementera ini penetapan tersangka baru pada satu orang. Pemeriksaannya tidak menutup kemungkinan terkait dengan sejumlah direksi di PT Newmont. "Pertanggungjawaban ini (pengolahan limbah) bisa juga pada korporasi, direksi juga harus bertanggung jawab," ujar Suyitno. Pihaknya juga merencanakan melakukan cekal terhadap direksi. Sedangkan untuk para penambang liar di Teluk Totok juga akan diperiksa, yakni mereka yang menggunakan merkuri dalam penambangan emas. Martha Warta - Tempo News Room

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

5 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

6 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

18 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya