TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat koordinasi kesejahteraan rakyat yang dihadiri Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, Menteri Sosial Bachtiar Chamzah, Menko Kesra ad interim Malik Fajar, menyepakati masalah pengungsi akan diselesaikan pada akhir masa kabinet Gotong Royong, sebelum 20 Oktober mendatang. "Agar tidak mengganggu pemerintah baru," kata Malik saat konferensi pers usai rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, Jumat (27/8), di Jakarta. Ia menambahkan, masalah pengungsi ini secepat mungkin diselesaikan dengan memulangkan kembali ke tempat masing-masing. Bachtiar menambahkan, untuk mengatasi 300 ribu pengungsi yang tersisa di Maluku dan Maluku Utara, diarahkan untuk kembali ke daerah masing-masing (pemulangan) dengan memberi kompensasi Rp 8.750.000 per kepala keluarga. "Kalau yang tidak mau dipulangkan tidak dikasih," ujar dia. Ia mengungkapkan, kebijakan Pemerintah semula adalah memberi jaminan hidup kepada pengungsi berupa 400 gram beras/orang/hari dan uang lauk pauk Rp 1.500/orang/jiwa. Namun, katanya, kebijakan ini justru menambah jumlah pengungsi karena setiap ada pembagian, jumlah pengungsi pun bertambah. "Ini membuat masyarakat menjadi malas," katanya.Sejak tahun 2001, tambah Malik, kebijakan ini diperbaiki dengan memberi 3 pilihan, yaitu kembali ke daerah asal (pemulangan) dengan leading sektor Departemen sosial, tetap berada di tempat (pemberdayaan) dengan leading sektor Depnakertrans dan UKM, mencari daerah baru (transmigrasi) dengan leading sektor Menkimpraswil. "Sebagian besar memilih pulang kembali ke daerah asal," katanya.Kebijakan ini, menurutnya berhasil menekan 1,2 juta jumlah pengungsi yang semula berjumlah 1,6 juta jiwa menjadi tinggal 300 ribu pengungsi. Jumlah ini, katanya, termasuk orang Jawa yang mengungsi dari Aceh ke Sumatera Utara. "Ttapi tidak termasuk penduduk Aceh yang rumahnya dibakar GAM," katanya. Kantung-kantung pengungsi pun, katanya, tinggal Maluku dan Maluku Utara. Sementara pengungsi di Kalimantan Barat, Poso, Nusa Tenggara Timur, sudah tidak ada lagi. "Kecuali Maluku dan Maluku Utara, di tempat-tempat lain sudah tidak ada barak," katanya.Badriah - Tempo News Room