MPR Minta Dibentuk Tim Pencari Fakta Cebongan  

Reporter

Selasa, 26 Maret 2013 06:56 WIB

Sejumlah penyidik dari Polda DIY memasuki Lapas Cebongan untuk olah TKP di Lapas IIB Cebongan, kabupaten Sleman, Yogyakarta (23/3). Segerombolan orang bersenjata laras panjang telah menyerbu Lapas Cebongan pada Sabtu (23/3) dini hari dan membunuh empat orang tersangka pembunuhan Sertu Santoso. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman. Dia pesimistis, jika hanya diselidiki oleh TNI dan Polri, kasus ini tidak akan bisa dibuka dengan sebenar-benarnya.

"Kalaupun ada TNI dan Polri, sebaiknya mereka hanya menjadi bagian dari TPF," kata Lukman dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 25 Maret 2013. Menurut dia, masyarakat sulit mendapatkan informasi yang tepat jika penyidik kasus ini berasal dari dua institusi. TNI dan Polri, kata Lukman, terlibat dalam penyerangan tersebut. "Karena itu perlu dibentuk semacam tim yang independen," ujarnya.

Lukman berharap, penyelidikan kasus ini bisa segera tuntas untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Menurut dia, akan jauh lebih mengerikan jika aparat penegak hukum gagal menemukan pelaku penyerbuan LP ini. "Perlu serius mengungkap kasus ini," kata dia.

Jumat, 23 Maret 2013, sekelompok orang bersenjata menyerang LP Cebongan, Sleman. Pelaku penyerangan kemudian menembak mati empat tahanan yang terlibat dalam penganiayaan hingga tewas anggota Kopassus TNI AD, Sersan Satu Santoso, di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. Kopassus sudah membantah terlibat.

WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler:
Penyerbuan LP Cebongan Bermula dari Saling Pandang

Operasi Buntut Kuda Penjara Cebongan Sleman

Lihat Teman Satu Sel Didor, Napi Cebongan Trauma

Ini Kronologi Penyerbuan Cebongan Versi Kontras

Firasat Buruk Pemindahan Tahanan Lapas Sleman

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

4 menit lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

26 menit lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

9 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya