Bripda Primasari Dewi menjual jamu dan memberi penyuluhan kepada pengemudi becak dan warga di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, (1/9/). Penjualan jamu oleh Polwan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Polwan ke 64 dan juga mensosialisasikan slogan "JAMU" atau Jaga Dirimu dari narkoba dan tindak kejahatan. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengritik Kepolisian RI yang belum juga memenuhi aturan 30 persen keanggotaan wanita. Sekarang ini, kata dia, jumlah polisi wanita di tubuh Polri sangat sedikit, jumlahnya hanya berkisar 3,6 persen dari jumlah total anggota Polri.
"Polri tidak pernah memenuhi aturan 30 persen keterwakilan perempuan, padahal kejahatan seksual anak dan perempuan marak," kata Eva kepada Tempo melalui telepon, Kamis, 21 Maret 2013.
Kata Eva, usaha parlemen mengadakan rapat kerja kerap menemui jalan buntu. Dua periode Eva menjadi anggota Komisi Hukum, membuatnya sudah bertemu dengan tiga kepala Kepolisian. Para Kapolri yang sudah setuju untuk memenuhi 30 persen keterwakilan wanita, selalu tidak terealisasi. "Sekarang perekrutan polisi wanita hanya dijatah 500 dari 20 ribu Bintara. Ini harus diubah," kata Eva.
Minimnya jumlah wanita di tubuh Polri, kata Eva, bisa berdampak pada kinerja Kepolisian dalam membantu korban kejahatan seksual anak dan perempuan. "Perspektif Kepolisian harus diubah, melihat kejahatan itu harus dilihat dari sudut pandang korban, jangan hanya sudut pandang pelaku. Penyidik perempuan harus ada," kata dia.
