TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak akan mengarahkan warganya untuk memilih salah satu pasangan calon yang maju ke putaran dua pemilihan presiden. Namun, menurut Wakil Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mereka memberikan kebebasan bagi warganya untuk menggunakan hak politiknya. Dalam pandangan Din, hak politik itu suatu hak yang melekat dalam setiap warga negara dalam perspektif demokraasi. "Bisa digunakan atau bisa juga tidak digunakan," ujarnya ketika memberikan sambutan refleksi 59 tahun kemerdekaan yang berlangsung di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (20/8) malam.Din berpesan kepada warga Muhammadiyah agar berpegang pada tiga prinsip ketika menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan capres, yakni berpegang pada rambu-rambu, mendengarkan hati nurani, menggunakan akal pikiran yang cerdas, dan berdasarkan data akurat ketika menjatuhkan pilihan. "Bukan bisik-bisik slogan, kampanye, dan janji-janji ataupun penampilan fisik lahiriah. Tapi membaca realitas," kata Din. "Bila perlu lakukan sholat Istikhoroh."Menurut Sekjen MUI ini, fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini sebagai bentuk penghargaan kepada warganya. Mereka meyakini warga Muhamadiyah sudah cerdas dalam menjatuhkan pilihan.Kebebasan memilih calon dari wara Muhammadiyah ini, kata Din, juga sesuai dengan jati diri Muhammadiyah yang tidak melibatkan kepada salah satu calon presiden ataupun partai. "Kecuali yang kemarin itu karena khusus," kata Din memberikan alasan ketika Muhamadiyah mendukung Amien Rais.Din mempersilakan kedua pasangan calon mendatangi warga Muhammadiyah secara bebas. Dia berpandangan Muhammadiyah adalah pasar sosial politik yang bebas. Hanya saja dia mengingatkan, warga Muhammadiyah akan menggunakan tiga kriteria yang disarankannya itu guna memilih presiden. Mereka, kata Din, tidak akan terjebak janji dan komitmen, kecuali komitmen sejati membebaskan rakyat dari krisis dan melakukan perbaikan serta tidak mengulangi perangai rezim yang menyakiti umat Islam.Istiqomatul Hayati - Tempo News Room