TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat memperingatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara karena masih menggunakan jasa outsorcing di perusahaan pelat merah. "Seperti Pertamina dan PLN, kan bisa berikan dividen besar. Masak masalah ketenagakerjaannya begini, sangat naif," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, Selasa, 19 Maret 2013.
Komisi pun mendesak agar Kementerian BUMN memberi aturan yang jelas mengenai tenaga kerja outsourcing. "Mendesak Kementerian BUMN membuat kebijakan terkait penyelesaian tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan pada anggaran dasar perusahaan BUMN, sebenarnya masalah ketenagakerjaan berada di perusahaan masing-masing. "Mungkin yang diminta itu semacam panduan menteri. Apakah peraturan menteri atau apa, ini sedang dicari solusinya," kata Imam Apriyanto.
Masalah tenaga kerja outsourcing dalam perusahaan BUMN menjadi persoalan yang berlarut-larut. Tidak hanya Komisi VI, Komisi XI sebelumnya telah mengkritik Kementerian terkait dengan hal ini.
ANANDA PUTRI
Berita Terpopuler:
Di KPK, Djoko Susilo Mulai Singgung 'Restu Atasan'
FBR Buka Suara Soal Penyerangan Kantor Tempo
Jupe Tertangkap di Cibubur
Tak Punya Jago, PDIP Turunkan Puan ke Jawa Timur
Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang
Penyerang Kantor Tempo Menangis dan Minta Maaf
Berita terkait
Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN
2 hari lalu
Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN
3 hari lalu
DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.
Baca SelengkapnyaLowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan
4 hari lalu
Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
19 hari lalu
Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN
19 hari lalu
Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar
20 hari lalu
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.
Baca SelengkapnyaHibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI
21 hari lalu
Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.
Baca SelengkapnyaMarak Informasi Bohong soal Rekrutmen Bersama BUMN, Masyarakat Diminta Hanya Akses dari Situs Resmi
28 hari lalu
Kementerian BUMN mengimbau kepada peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2024 untuk selalu mengakses informasi perihal pendaftaran ini di situs resmi FHCI.
Baca SelengkapnyaTop 3 Dunia: Jepang Krisis Tenaga Kerja Hingga Profil Cawapres AS Nicole Shanahan
31 hari lalu
Berita Top 3 Dunia pada Rabu 27 Maret 2024 diawali oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya membuka banyak loker bagi WNI
Baca SelengkapnyaJepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia
32 hari lalu
Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.
Baca Selengkapnya