TEMPO.CO, Serang - Pemerintah Provinsi Banten akan meniru langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan lelang jabatan secara terbuka. Sistem ini adalah mekanisme untuk menawarkan suatu jabatan bagi mereka yang merasa memiliki kemampuan.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan lelang jabatan eselon bertujuan agar semua pegawai mendapatkan kesempatan sama. Selain itu, tindakan ini untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dari luar Banten yang memiliki kemampuan dan ahli di bidangnya untuk ikut mendaftar.

"Lelang jabatan akan dilihat dan dikaji dari berbagai sisi, jika semuanya memungkinkan, maka akan dilakukan," kata dia, Selasa, 19 Maret 2013. Ia mengatakan, sepanjang SDM pegawai di Banten memungkinkan, proses lelang akan mengutamakan pegawai yang ada.

Menurut Atut, proses lelang harus dilihat dari kepentingan dan komposisi personel pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Lelang bisa terjadi jika sumber daya manusia Banten tidak ada yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. "Kalau memang memungkinkan jabatan eselon di Banten dilelang, akan dilakukan," kata Atut.

Menurut dia, saat ini ada sejumlah posisi jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemrov Banten yang memungkinkan untuk dilelang karena jumlahnya sedikit. Di antaranya adalah sarjana kehutanan, pertanian, dan teknik, untuk mengisi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR). Sarjana-sarjana di tiga SKPD itu jumlahnya sedikit, dan proses lelang bisa saja melibatkan pegawai dari daerah lain.

Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Asmudji HW menambahkan, lelang jabatan bisa saja dilakukan jika semuanya memungkinkan dan diperlukan. "Tetapi tentunya memperhatikan kondisi di Banten," katanya.

WASI'UL ULUM