TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Agusdien Farid menuturkan pengalihan pengelolaan anggaran program beras miskin atau Raskin merupakan saran auditor Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Menurut dia, Bulog saat ini hanya bertugas sebagai penyedia dan penyalur beras, menyiapkan rencana dan melaporkan harga pokok beras kepada kuasa pengguna anggaran. "Dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kementerian Sosial," kata Agusiden di Jakarta, Senin, 18 Maret 2013.
Kementerian Sosial mengambil alih pengelolaan program subsidi beras untuk masyarakat miskin atau Raskin dari Perum Bulog pada tahun ini. "Tujuannya agar transparan dan tidak terjadi penyelewengan," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di kantornya.
Salim menjelaskan, sebagai kuasa pengguna anggaran, kementeriannya akan fokus mengelola anggaran sementara Badan Urusan Logistik hanya sebagai penyedia dan penyalur Raskin. Menurut dia, pengawasan akan lebih transparan jika kuasa pengguna anggaran berbeda dengan penyedia beras.
Pemerintah menargetkan program Raskin tahun ini menyentuh 15,5 juta rumah tangga sasaran. Setiap keluarga mendapat jatah beras 15 kilogram per bulan dengan harga tebus Rp 1.600 dan subsidi pemerintah Rp 6.151 per kg. Total beras yang disalurkan selama setahun sekitar 2,76 kg dengan anggaran subsidi Rp 17,2 triliun.
Deputi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ahmad Sanusi, menuturkan dalam pelaksanaan program Raskin sebelumnya, ditemukan dua laporan penyimpangan oleh BPK. Namun dirinya dan institusinya merasa tidak berhak membahas mengenai ini.
Sebelumnya, Majalah Tempo menduga terjadi penyelewengan beras untuk masyarakat miskin terjadi di berbagai lini. Beras yang dijual bermutu jelek dan tak layak konsumsi. Subsidi belasan triliun rupiah tak tepat sasaran. Hasil audit Program Raskin 2011 oleh BPK menyebutkan pemerintah kelebihan pembayaran kepada Bulog sebesar Rp 435,114 miliar.
Subsidi berdasarkan realisasi penyaluran beras murah senilai Rp 15,883 triliun, tapi pemerintah membayar Rp 16,318 triliun. Sehingga BPK merekomendasikan direksi Bulog agar membicarakan penyelesaian kelebihan bayar itu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyangkal adanya kelebihan bayar oleh pemerintah. Menurut dia, itu hanya selisih pembelian dari harga yang ditetapkan Menteri Keuangan. "Jadi tidak ada akal-akal anggaran. Sistem kami seperti Dirjen Pajak, kalau ada kelebihan harga ya kami kembalikan uangnya, kalau kurang kami minta uangnya," katanya kepada Tempo, Senin sore.
SUNDARI SUDIJANTO | INDRA WIJAYA
Berita terkait
Harga Gabah Anjlok, Kemendag: Gara-gara Panen Raya
7 hari lalu
Harga gabah anjlok menjadi Rp 4.500 per kilogram. Kemendag sebut gara-gara panen raya.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024
8 hari lalu
Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.
Baca SelengkapnyaTerkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah
8 hari lalu
Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.
Baca SelengkapnyaBulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah, Jika Diminta
8 hari lalu
Bulog mengaku siap jika diminta pemerintah menjadi off-taker gabah dari kerjasama pertanian Indonesia dan Cina
Baca SelengkapnyaLuhut Gandeng Cina Kembangkan Teknologi Penanaman Padi di Kalteng: Tinggal Cari Partner Lokal
9 hari lalu
Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa Cina bersedia turut memberikan teknologi padinya ke Indonesia
Baca SelengkapnyaBulog Cirebon Mulai Serap Gabah Petani, Panen Raya sampai Mei
12 hari lalu
Bulog cabang Cirebon mulai menyerap gabah hasil panenan petani. Panen diperkirakan semakin banyak pada akhir April hingga Mei.
Baca SelengkapnyaPergantian Kepala Bulog Disinggung di MK, Budi Waseso Bilang Tak Ada Masalah
26 hari lalu
Hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan alasan Buwas diganti Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi di tengah masa kritis.
Baca SelengkapnyaJokowi Ikut Salurkan Bansos Beras di Jambi, Pastikan Penyalurannya Dilanjutkan Sampai Juni
27 hari lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menyalurkan bantuan pangan atau bansos beras di Jambi hari ini. Jokowi mengklaim bantuan ini menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.
Baca SelengkapnyaPT Suri Nusantara Sebut Tahun Ini Tidak Dapat Izin Impor Daging Kerbau
28 hari lalu
Tidak disebutkan detail kapan izin impor daging kerbau diberikan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Bos PT Timah Beberkan Alasan Produksi Jeblok, Respons Sri Mulyani Dipanggil MK ke Sidang Pilpres
29 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Selasa kemarin dimulai dari penjelasan Dirut PT Timah soal jebloknya pendapatan negara dari sektor timah pada 2023.
Baca Selengkapnya