KPK Bantah Cuma Sita Harta Djoko Susilo  

Reporter

Senin, 18 Maret 2013 16:50 WIB

Rumah mertua Djoko Susilo di Jalan Paso I No.66 RT 05/RW 04 kawasan Jagakarsa, Jakarta. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada pilih kasih dalam pelaksanaan terhadap sejumlah tersangka korupsi seperti tudingan tim pengacara simulator kemudi Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Komisi mempersilakan tim hukum Djoko untuk menggugat jika tidak puas dengan langkah lembaga anti rasuah tersebut dalam menyita harta Djoko.

"Saya ingin menegaskan bahwa menyita itu tidak hanya dilakukan pada tersangka DS, tetapi juga kepada tersangka yang lain," ujar juru bicara KPK Johan Budi saat memberikan keterangan pers, Senin, 18 Maret 2013.

Penyitaan juga, kata Johan, juga dilakukan pada tersangka kasus kuota impor daging sapi Ahmad Fathanah. KPK sudah menyita empat mobil mewah AF, merek Toyota Cruiser, Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser Prado, dan Mercy C 200.

Selain itu, kata Johan, penyitaan juga dilakukan pada kasus Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID). Rekening anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, juga diblokir sejak sebelum ada vonis di pengadilan. Begitu juga dengan tersangka kasus Kementerian Pendidikan Nasional, Angelina Sondakh."Jadi, tidak hanya dalam kasus simulator dan TPPU dengan tersangka DS," kata Johan.

Sampai pekan lalu, daftar aset Djoko yang disita sudah mecapai 40-an aset. Sebagian besar berupa properti, mobil, pom bensin, dan sawah. Yang terbaru, kemarin, KPK menyita aset berupa tanah di Bali dan Subang.

Menurut Johan, penyitaan ini dibutuhkan supaya KPK sudah punya daftar apabila hendak meminta ganti rugi pada Djoko atas kasus simulator. Kerugian negara dari pengadaan simulator diduga mencapai hingga Rp 100 miliar. Penyitaan harta atas Djoko ini merupakan salah satu yang paling fenomenal. Jumlahnya mencapai sekitar Rp 100 miliar. Penyidik juga bergerak cepat mengendus harta Djoko, baik di dalam dan luar negeri.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:
Dilarang Tanding Seumur Hidup karena Salut Nazi

La Nyalla Jadi Wakil Ketua Umum PSSI

Polisi Tangkap Dua Perusak Kantor Tempo

Populer di Survei Cawapres, Ini Kata Jokowi

Kenapa Jokowi Unggul di Bursa Pencalonan Wapres

Berita terkait

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

27 menit lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

2 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

9 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

10 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

11 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

15 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

15 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

19 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

20 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya