TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin optimistis persoalan tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi bisa selesai jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz.
"Kalau bukan presiden, setidaknya wapres atau minimal menterinya. Saya haqul yakin kasus ini selesai," kata Din dalam rapat koordinasi kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2013.
Sebab, menurut dia, saat ini diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi masih menemui jalan buntu. "Pilihannya tidak banyak. Kami sudah menganalisis, namun harus ada perwakilan yang bekerja efektif," ucap Din.
Din mengakui sulitnya berkompromi dengan hukum Arab Saudi. Terutama soal qisas atau hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. "Mereka pasti punya argumentasi yang kuat dalam menerapkan hukum qisas. Tapi setidaknya kalau ada pembicaraan khusus dengan Raja, sebagian besar bisa teratasi," ujar dia.
Din menyatakan perlunya langkah yang agresif untuk mengupayakan pembebasan sejumlah TKI yang terancam hukuman mati. Meski mungkin sudah terlambat, hal tersebut lebih baik daripada tidak ditangani.
Din mengimbau ada pendampingan hukum dari pengacara secara intensif kepada pekerja Indonesia. "Sehingga bisa digali lebih dalam alasan apa yang mendesak TKI ketika melakukan pembunuhan," ucap Din.
Data Kementerian Luar Negeri menyebutkan sepanjang tahun lalu, terdapat 748.727 pekerja Indonesia yang mencari nafkah di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 38 orang di antaranya terancam hukuman mati karena kasus pembunuhan.
SATWIKA MOVEMENTI
Berita Terpopuler:
Diperiksa Hari Ini, Menteri Suswono Terancam
Sahetapy Curigai Motif Pengusutan Sprindik Anas
Siapa Jorge Bergoglio, Sri Paus yang Baru?
Dana Safari PKS, Mendagri: Tanggungjawab Gubernur
Jadwal Sidang Raffi Ahmad dan Rasyid Bentrok Lagi
Berita terkait
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
2 hari lalu
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Baca SelengkapnyaTanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
2 hari lalu
Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRespons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK
3 hari lalu
Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.
Baca SelengkapnyaKata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK
4 hari lalu
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPutusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat
5 hari lalu
Din Syamsuddin meminta agar masyarakat menahan diri atas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaH-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran
8 hari lalu
H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
8 hari lalu
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaRizieq Shihab dan Din Syamsuddin Cs Ajukan Amicus Curiae ke MK
10 hari lalu
Rizieq Shihab dkk menyampaikan empat poin dalam amicus curiae mereka.
Baca Selengkapnya'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari
15 hari lalu
Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.
Baca SelengkapnyaFakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah
18 hari lalu
Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah
Baca Selengkapnya