TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, membantah adanya motif bisnis perihal permintaan diyat atau denda untuk membebaskan Satinah, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, yang terancam hukuman mati.
Dalam hukum di negara itu, terdakwa hukuman mati bisa bebas dengan membayar diyat atau uang denda sesuai yang diminta ahli waris. "Diyat dibayarkan karena berkaitan dengan qisas (hukuman mati bagi pelaku pembunuhan), bukan dijadikan alat transaksi," kata Tatang di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2013.
Dalam hukum itu, Raja Arab Saudi dan pemerintah tidak berwenang mengampuni pelaku. Hanya ahli waris korban yang berhak meringankan hukuman. Pemerintah Indonesia kini sedang menempuh pendekatan kepada ahli waris korban untuk membebaskan hukuman. "Yang penting, jumlah yang diminta proporsional dan ada kesepakatan," ucap Tatang.
Direktur eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menegaskan, berapa pun diyat yang diminta ahli waris korban, itu harus bisa dibayarkan. "Pokoknya jangan sampai ada nyawa melayang," ujarnya. Anis mengatakan, seharusnya pemerintah menggali latar belakang alasan Satinah membunuh majikannya. "Setiap TKW yang mau berangkat ke Arab tidak mungkin berencana menjadi pembunuh."
Kasus yang menimpa Satinah bermula pada 2007 saat Satinah ditegur oleh majikannya yang sudah berusia lanjut, bernama Nura Al Garib. Nura pun kemudian memukul kepala Satinah dengan penggaris. Satinah yang terpancing emosinya kemudian mengambil alat penggiling roti yang terbuat dari kayu untuk memukul Nura hingga terjatuh.
Panik karena mengetahui Nura tida bernyawa, Satinah lalu menyeret majikannya itu masuk ke dalam kamar. Di kamar, dia membuat skenario seolah-olah Nura bunuh diri. Satinah yang kemudian berusaha kabur ke Kantor KBRI dicurigai oleh polisi. Sehingga akhirnya ia ditangkap dan diadili di pengadilan.
