TEMPO Interaktif, Jakarta: Empat pimpinan partai politik, masing-masing Megawati (PDI Perjuangan), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Hamzah Haz (Partai Persatuan Pembangunan), dan Ruyandi Mustika Hutasoit (Partai Damai Sejahtera) akhirnya menandatangani Deklarasi Koalisi Kebangsaan di Gran Melia Hotel Jakarta, Kamis pagi (19/8). Keempat pimpinan parpol sepakat memenangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dalam pemilu presiden putaran kedua, 20 September nanti. Selain keempat pimpinan parpol tersebut, terlihat hadir dan turut memberikan dukungan secara spontan, tiga pimpinan parpol lainnya. Ketiganya masing-masing, Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Zainuddin MZ, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati, dan ketua Umum PKPB R Hartono.Dalam deklarasi yang ditandatangani bersama tersebut, para pimpinan parpol menyatakan kerjasama juga dalam pembentukkan pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan tersebut, menurut para pimpinan parpol yang sempat disemati pin Mega-Hasyim itu, pemerintahan yang diharapkan adalah pemerintahan yang kuat, bersih, efektif, berlandaskan prinsip profesionalisme dan kebangsaan. Di luar itu, kerjasama politik juga ditujukan bagi lembaga legislatif di pusat dan daerah, sebagai wadah perjuangan aspirasi rakyat. Selain juga kerjasama sinergi eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah, dan peningkatan peran dan fungsi parpol sebagai wadah perjuangan untuk mengemban demokrasi.Dalam sambutan pertama, Ruyandi Hutasoit menyatakan, momen deklarasi ini sebagai momen bersejarah. Karenanya tidak salah jika koalisi ini dikatakan sebagai koalisi kebangsaan yang memiliki komitmen dan bakal dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Ruyandi sempat menyinggung pernyataan Capres Susilo Bambang Yudhoyono tentang koalisi bersama rakyat yang dianggap sebagai bentuk politisasi suara rakyat. Dimanapun, kata dia, koalisi dibentuk dalam sebuah wadah sebagai alat perjuangan aspirasi politik rakyat. "Jadi tidak bisa koalisi pribadi dengan rakyat," ujar dia.Dia berharap, koalisi ini tidak mengecewakan rakyat Indonesia karena jika itu terjadi, maka yang muncul tidak hanya kekecewaan, melainkan juga kegagalan. PDS yang sejak awal mendukung pasangan Mega-Hasyim, memiliki keyakinan duet pasangan ini bisa membawa keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketua Umum PPP Hamzah Haz, dalam sambutannya mengatakan partainya tidak serta merta seketika mendukung pasangan Mega-Hasyim. Keputusan memberikan dukungan dilakukan setelah menggelar rapat pimpinan nasional dan beberapa kali rapat pleno DPP PPP. Lebih dari itu, sosok Megawati dianggap Hamzah, memiliki visi dan misi serta kemampuan di bidang pemerintahan. "Ini saya katakan, setelah 3 tahun mendamping Ibu Mega," ujar Hamzah. Khusus tentang Hasyim Muzadi, dengan nada berseloroh, Hamzah mengatakan, anggap saja sosok Hasyim sebagai pengganti dirinya. Apalagi antara dirinya dengan Hasyim, diakui sebagai sama-sama kader NU. "Makanya sesama warga NU, mari sama-sama mendukung Pak Hasyim," katanya. Hamzah sempat menegaskan bakal beroposisi secara penuh di parlemen, jika pasangan Mega-Hasyim gagal di putaran kedua. Jika ada kader PPP yang menyeberang ke Yudhoyono -- Kalla, dikatakan Hamzah, dia bukan lagi sebagai anggota PPP.Sementara itu, Akbar Tandjung dalam sambutannya memaparkan kesamaan landasan, visi dan misi antara PDIP dan Partai Golkar. Akbar juga melihat kemauan serius pada diri Mega untuk membangun bangsa ini lebih baik dan maju ke depan. Kepada pimpinan parpol lain, Akbar berharap segera bergabung dan menyatakan dukungan. Niat Golkar memberikan dukungan terhadap Mega-Hasyim semakin penuh setelah capres Partai Golkar gagal dalam putaran pertama.Megawati sendiri dalam sambutan terakhirnya, lebih banyak bercerita tentang usaha sulitnya menjadi pemimpin bangsa selama tiga tahun terakhir. Dia bahkan sempat bercerita, ketika berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan pemimpin yang cocok seperti permintaan mereka yang dianggap tidak cocok dengan dirinya. Dalam kesempatan itu, Mega juga menegaskan pentingnya dukungan parpol selain dukungan rakyat. Menurut Mega, ia akan ditinggalkan sendiri, jika rakyat sudah tidak membutuhkannya, sementara dengan parpol tidak terjalin koalisi. Ecep S Yasa - Tempo News Room