"Saya tidak sepakat dengan HAM internasional, melainkan HAM yang berdasakan konstitusi Indonesia," kata Arief ketika menjawab pertanyaan salah seorang anggota Dewan dari Partai Golongan Karya dalam uji kelayakan di gedung DPR RI, Senin, 4 Maret 2013.
Menurut Arief, hak asasi manusia Indonesia tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Hak asasi juga tidak boleh melanggar hak orang lain. Karena perkawinan sejenis, ateisme, dan Organisasi Papua Merdeka melanggar konstitusi, dia tidak sepakat dengan itu.
Arief mencontohkan kebebasan beragama seperti yang ada di UUD 45 Pasal 28. Kebebasan beragama setiap rakyat harus mengacu pada sila Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap masyarakat Indonesia harus percaya Tuhan. "Jadi bukan bebas teisme (bertuhan) atau ateisme (tidak bertuhan)," katanya.
Arief meminta DPR berhati-hati dengan agenda asing yang berusaha memasukkan pandangan yang tidak seusai dengan konstitusi dan ideologi. Jika menjadi hakim konstitusi, Arief tak segan-segan membatalkan undang-undang yang dibuat tanpa mengindahkan konstitusi dan ideologi bangsa.
Komisi Hukum dan HAM DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat mulai menyeleksi calon hakim konstitusi untuk menggantikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md yang akan pensiun pada 1 April 2013 mendatang. Seleksi dilaksanakan hari ini. DPR akan menguji Arief Hidayat, Sugianto, dan Djafar Albram.
Mahfud Md. melayangkan surat pengunduran diri sebagai Ketua MK kepada Dewan Perwakilan Rakyat tepat 1 Oktober 2012. Ia beralasan tidak akan memperpanjang masa jabatannya pada April 2013. Pemilihan Ketua MK akan dilakukan secara internal oleh hakim konstitusi pada 31 Maret 2013.
