TEMPO Interaktif, Jakarta:LBH Kesehatan sebagai tim advokasi warga Buyat korban pencemaran merasa keberatan karena Mabes Polri menggunakan penelitian dari tim Minamata Center Jepang sebagai bahan penyidikan. Keberatan tersebut karena pihak Minamata Center datang atas undangan Menteri Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang nyatanya adalah pihak tergugat. Hal tersebut dikatakan pendiri LBH Kesehatan, Iskandar Sitorus, kepada Tempo News Room Jumat (13/8), di LBH Kesehatan. Kalau memang mereka memakai hasil Minamata Center ini berarti melawan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), ujar Iskandar. KUHAP yang dimaksud adalah pasal 7 ayat 1 huruf H yang berbunyi penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jika tim penyidik Mabes Polri menggunakan penelitian Minamata Center, menurut Iskandar, maka hasil penelitian FMIPA UI dan laboratorium Dinas Kesehatan DKI tidak lagi digunakan. Padahal, pengujian tersebut membuktikan bahwa dalam tubuh warga Buyat positif terkandung merkuri. Tolong hargai upaya masyarakat yang menaruh kepercayaan. Kalau begini kenapa tidak dibubarkan saja penyidikan, tandas Iskandar dengan nada tinggi. Iskandar juga merasa pemerintah tidak berarti serta-merta berhak atas warga Buyat. Jika klien kami tidak mau diperiksa mereka (pihak Depkes) maka mereka tidak bisa memaksa, katanya. Menurut Iskandar, lebih baik jika pemerintah bisa duduk bersama-sama masyarakat (warga Buyat) untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Masyarakat harus dilibatkan. Pemerintah jangan bekerja sendiri, tandasnya. Rina Rachmawati - Tempo News Room