Marzuki Ngotot Larang Timwas Century Temui Anas  

Jumat, 1 Maret 2013 13:54 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie terus menegaskan keberatannya bila tim pengawas kasus Century ngotot memanggil mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, untuk dimintai keterangan. "Timwas tugasnya hanya mengawasi proses hukum, tak bisa memaksa orang untuk datang," kata Marzuki di ruang kerjanya, Kamis, 28 Februari 2013.

Menurut Marzuki, tugas untuk memanggil dan menggali informasi dari seseorang hanya bisa dilakukan oleh panitia khusus. Sedangkan hasil paripurna Century sebelumnya sepakat untuk menghentikan kerja pansus dan menyerahkan pengusutan kasus pada penegak hukum.

Marzuki justru mendorong Anas untuk melapor saja langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi bila benar-benar memiliki data baru tentang kejanggalan pengucuran Bank Century. "Anas kalau punya data buka saja ke KPK."

Menurut Marzuki, ketimbang meminta keterangan dari Anas, anggota tim pengawas sebaiknya mulai fokus menuntaskan rancangan undang-undang yang tengah dibahas di masing-masing fraksi. Marzuki menilai, rendahnya produk legislasi DPR setahun terakhir harus jadi perhatian serius. "DPR jangan sampai habis waktunya untuk gonjang-ganjing Century."

Kemarin, tim pengawas Century sepakat membentuk tim kecil. Tim ini akan menjajaki kemungkinan kehadiran Anas. Tim akan memverifikasi sejauh mana Anas memiliki data terkait Century. "Kalau data yang dia punya sama dengan yang dimiliki Timwas berarti dia tak perlu dipanggil," kata anggota Timwas dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani.

Yani mengatakan, tim kecil masih mencari waktu yang tepat untuk bisa bertamu ke rumah Anas. Ada kemungkinan kunjungan akan dilakukan pekan ini. Timwas pun, kata Yani, tak akan memaksa Anas untuk hadir di rapat timwas.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Djoko Susilo Ternyata Punya Istri Lain di Jakarta

Beredar Dokumen Soal Dana Hambalang untuk Ibas

Marzuki Alie: Anas Ngotot Masukkan Nazar ke Partai

Ibas Terima Uang Hambalang? Hatta Rajasa: Fitnah

Bisnis Mahdiana, Istri Kedua Djoko Susilo

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

5 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

6 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

15 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya