Komnas HAM Janji Selesaikan Konflik Internal  

Senin, 25 Februari 2013 17:53 WIB

Ketua Komnas Ham, Otto Nur Abdullah. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengklaim akan menyelesaikan masalah internalnya sebelum batas waktu yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 10 Maret 2013. Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, menyatakan permasalahan internal tersebut akan diselesaikan melalui sidang paripurna pada awal Maret 2013.

"Komnas HAM akan menggunakan mekanisme yang ada, yaitu sidang pada 5-6 Maret 2013. Ini harus selesai, jangan sampai lewat 10 Maret," kata Otto saat ditemui di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Senin, 25 Februari 2013.

Harapan pimpinan Komnas HAM dapat menyelesaikan konflik internalnya juga disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan. Albert meminta pimpinan Komnas HAM berpikir rasional dan mengambil keputusan yang baik. "Kami berharap selesai di Komnas HAM, jangan sampai ke DPR," kata Albert.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman menyatakan pimpinan Komnas harus menemukan mekanisme penyelesaian masalah lain dalam internal lembaga itu. Menurut dia, penyelesaian internal melalui rapat paripurna tidak dapat diandalkan karena keputusannya akan sama. "Kami mendukung agar independensi Komnas HAM dijunjung tinggi dari intervensi pihak mana pun," kata Marzuki. Namun, Marzuki tidak memaparkan mekanisme yang bebas intervensi itu.

Komisi Hukum DPR pada awal Februari 2013 memberi waktu paling lama satu bulan kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah internalnya. Komisi Hukum juga menyatakan akan turun tangan menyelesaikan masalah bila konflik ini tidak bisa diselesaikan secara internal.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler:
Din Syamsuddin: Anas Tak Mau Jadi Korban Sendiri

Selain Anas, KPK Mulai Bidik Nama Lain

Soal Kredit Bank Jabar, Aher: Gua Bisa Lawan

Bupati Aceng Bantah Menikahi Pengacaranya

Kenapa Aher Tak Terpengaruh Kasus PKS dan BJB?

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

7 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

12 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

39 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

44 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

45 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

50 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

52 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

59 hari lalu

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya