TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pesimistis jumlah balita penderita gizi buruk menurun mencapai target yang ditentukan dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Menurut Menteri Kesehatan, prevalensi gizi kurang pada balita masih 17,9 persen.
"Saya khawatir, target MDGs tidak tercapai," kata Nafsiah ketika membuka seminar Gizi Nasional bertajuk "Mewujudkan Gizi Seimbang untuk Mengatasi Masalah Gizi Ganda", Senin, 25 Februari 2013. Target Millenium Development Goals tahun 2015 adalah gizi buruk ditekan hingga 15 persen.
Menurut Nafsiah, saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan gizi buruk. Masalah ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi, kata dia, juga bisa mengancam ketahanan nasional.
Untuk mengatasi gizi buruk, Nafsiah mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi dan organisasi masyarakat. "Salah satunya adalah perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama," ucap menteri sekaligus dokter anak ini.
Nafsiah juga meminta agar masyarakat dan swasta bersama-sama mengatasi masalah gizi di Indonesia. Dia mencontohkan kasus kematian bayi Dera karena tidak mendapatkan nustrisi yang cukup selama ibunya mengandung. "Kita harus memperhatikan hulunya mengenai gizi buruk," ucap Nafsiah. Menurut dia, Dera yang lahir prematur hanya mempunyai berat badan 1 kilogram dan kerongkongan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk diselamatkan.
SUNDARI
Terpopuler:
Hasil Real Count KPU, Rieke-Teten Unggul 47 Persen
Pengamat: Anas Punya Kartu As Korupsi Kader PD
Begini Kalau Jokowi Dikerjai Istrinya
Din Syamsuddin: Anas Tak Mau Jadi Korban Sendiri
Selain Anas, KPK Mulai Bidik Nama Lain
Berita terkait
Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?
1 hari lalu
KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
3 hari lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca Selengkapnya4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio
7 hari lalu
Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.
Baca SelengkapnyaIni Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan
11 hari lalu
Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?
Baca SelengkapnyaKemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT
16 hari lalu
Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.
Baca SelengkapnyaKemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim
18 hari lalu
Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
18 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
21 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaBantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker
24 hari lalu
Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.
Baca SelengkapnyaAlasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara
25 hari lalu
Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.
Baca Selengkapnya