TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono mengatakan dirinya tak setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan gaji bupati. Menurut dia, bupati sudah cukup mendapat fasilitas. "Meski gajinya tak sebesar pejabat lainnya, fasilitas dan kewenangannya sangat besar," kata Pramono di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 21 Februari 2013.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan bahwa seorang bupati bisa mendapat dana kegiatan operasional hingga lebih dari empat kali lipat gaji. Dia meminta Presiden mengkaji ulang rencananya.

Menurut Pramono, seandainya Presiden bersikukuh ingin menaikkan gaji bupati, Pramono menyarankan agar Presiden menurunkan biaya kegiatan operasional bupati. "Rasio ini tidak adil," ujar dia. Dengan begitu, anggaran pendapatan dan belanja negara bisa dihemat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Hotel Grand Sahid Jaya, Bupati Kutai Timur yang juga Ketua Apkasi, Isran Noor, melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menagih janji Presiden Yudhoyono yang akan menaikkan gaji para bupati dan wali kota sejak tiga tahun lalu.

"Ini bukan permintaan, tapi pesan dari kawan-kawan para bupati, wali kota, dan satu-dua orang dari gubernur, meminta disampaikan ke Bapak (Presiden)," kata Isran.

Isran mengatakan, sudah tiga tahun janji untuk menaikkan gaji para bupati dan wali kota berlalu. Namun, janji ini belum juga terealisasi. Padahal, dia menambahkan, tanggung jawab bupati dan wali kota cukup besar. "Risikonya juga tinggi," kata Isran, yang juga Ketua Umum Perhiptani.

Isran kembali beralasan bahwa penerimaan mereka dari negara jauh lebih rendah daripada penerimaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di kabupaten dan kota. "Mohon maaf Bapak Presiden, ini sebenarnya berat saya sampaikan. Karena amanah, apa boleh buat."

MUHAMAD RIZKI | PRIHANDOKO