Politikus Demokrat Bantah Jadi Calo Dana Bencana

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 19 Februari 2013 16:40 WIB

Anggota fraksi Partai Demokrat Supomo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Supomo, membantah tuduhan menjadi calo pencairan dana bencana. Menurut Supomo, percaloan anggaran dilakukan oleh anggota stafnya, Haris Hartoyo, dan tanpa sepengetahuannya.

“Saya sudah berhentikan dia,” kata Supomo usai menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 19 Februari 2013. Dia tidak menampik mengenai Muhammad Sukarya. Namun, dia tidak menjelaskan bagaimana hubungan kedekatan mereka. “Kenal sepintas,” katanya.

Pejabat Kabupaten Cianjur, Muhammad Sukarya, melaporkan pemerasan oleh Supomo dalam pencairan dana bencana. Sukarya awalnya meminta bantuan Supomo untuk mengurus pencairan bantuan dana bencana tahun anggaran 2012. Supomo menyanggupi permintaan ini.

Namun, karena dana bencana ini bukan merupakan bidang Komisi Keuangan, Supomo lalu meminta bantuan Gondo Radityo Gambiro--anggota Komisi Sosial DPR dari Demokrat. Meskipun duit sudah diberikan, dana bantuan yang dijanjikan tidak kunjung dicairkan. Merasa dikibuli, Sukarya mengadukan kasus itu ke Badan Kehormatan.

Supomo mengakui Sukarya pernah datang ke ruangannya untuk memproses dana bantuan bencana. Tapi, ia menyangkal menawari Sukarya jalan pintas untuk mencairkan dana bencana ini. Bahkan, dia menyarankan agar Sukarya langsung berhubungan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Saya kasih tahu, jangan main-main dengan Dewan,” kata dia.

Supomo justru menuding Sukarya bermain dengan Haris Hartoyo. Menurut Supomo, anggota stafnya ini tidak pernah memberitahukan adanya bukti transfer dana dari Sukarya terkait dengan dana bencana. Dia juga membantah menerima aliran dana dari Sukarya. “Haris menjual nama saya,” kata dia.

Ia mengklaim langsung memberhentikan Haris begitu kasus mencuat. Pemecatan ini dilakukan agar Haris tidak mengulangi perbuatannya. “Sampai sekarang saya belum ketemu dia lagi,” katanya.

Ihwal Dikdik yang juga disebut-sebut sebagai salah satu anggota stafnya dan terlibat percaloan, Supomo tidak membantah. Menurut dia, Dikdik pernah menjadi sopirnya pada 2010 lalu. Namun, Supomo mengaku sudah tidak pernah bertemu dengan Dikdik sejak dua tahun terakhir. Dia justru menuding Dikdik adalah besan Sukarya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita populer:
PKS Keberatan Anak Hilmi Dicekal
Jaringan Pemalsu Dokumen Kredit Bank Dibongkar
Petinggi PKS Klaim Putra Hilmi Sering Ke Turki
SBY Dipastikan Setuju Aceng Dicopot
Demokrat Segera Pecat Angelina dari DPR
Suswono Akui Bertemu Luthfi di Medan, Ini Kata KPK

Berita terkait

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?

Baca Selengkapnya

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Baca Selengkapnya

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu

Baca Selengkapnya

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

26 Juni 2018

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

Ronny yang menuduh Herman Hery menganiaya dirinya dan istrinya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

28 Mei 2018

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

Ketua DPR Bambang Soesatyo tak yakin jika pria di dalam video viral syur itu kemenakan Prabowo, poitikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

16 Maret 2018

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

MKD mendapat sejumlah fungsi, tugas dan wewenang baru berdasarkan amanat dari UU MD3 yang baru disahkan.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

13 Februari 2018

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

Pasal 122 UU MD3 menjadi polemik lantaran berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi antikritik oleh DPR.

Baca Selengkapnya

Soal UU MD3, Ketua DPR: MKD Hanya Beri Pertimbangan

8 Februari 2018

Soal UU MD3, Ketua DPR: MKD Hanya Beri Pertimbangan

Polemik ihwal izin pemeriksaan anggota Dewan ini muncul setelah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU MD3.

Baca Selengkapnya