TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang plenonya, Senin (9/8) menyatakan dalil gugatan sengketa pemilihan presiden dari tim hukum dan advokasi Wiranto-Gus solah, tidak ada satupun yang dapat dibuktikan. Hal tersebut bisa dilihat dari alat bukti yang ditunjukkan tim hukum dan advokasi Wiranto - Gus Solah selaku pemohon, dalam pembuktiannya yang dilampirkan. Saat ini, sidang masih membacakan pertimbangan hukum putusan untuk berbagai provinsi. Namun, tidak satupun dalil pemohon kehilangan suara di berbagai provinsi tersebut dinyatakan terbukti oleh MK. MK yang diketuai Jimly Ashidiqqie juga menangapi pemohon yang bersifat kualitatif sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh KPU. Khususnya tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pemilihan presiden kemarin. Sehingga tidak terulang pada pemilihan presiden putaran kedua. Namun, MK tidak menyatakan permohonan kualitatif pemohon menyebabkan pelanggaran prinsip-prinsip pemilihan umum yang ditentukan dalam UUD 1945. Jikalau ada pelanggaran, menurut MK, hal itu bisa diselesaikan menurut UU Pilpres.Maria Ulfah - Tempo News Room
Pelanggaran PemiluPemilihan UmumPemilu Presiden 2014BawasluPartai GolkarMKKomisi Pemilihan Umum | KPU
Berita terkait
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaAirlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim
2 hari lalu
Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
3 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
3 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
3 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
3 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaSentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
3 hari lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
3 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
3 hari lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRespons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi
3 hari lalu
Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Pengusutan Kasus Dugaan Pelanggaran Akademik Kumba Digdowiseiso, Kemendikbud: Tim Masih Bekerja
6 jam lalu
