Panwas Boyolali Verifikasi Penyumbang Dana Kampanye "Fiktif"

Reporter

Editor

Senin, 9 Agustus 2004 11:05 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Boyolali melakukan investigasi terhadap 24 nama warga setempat yang memberikan sumbangan ke Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) Pusat. Investigasi tersebut dilakukan dengan melakukan verifikasi menyusul laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparancy International Indonesia (TII) ke Panwaslu Pusat. Panwas Boyolali mulai Senin (9/8) akan mendatangi satu persatu para penyumbang dana kampanye tersebut. "Di dalam daftar penyumbang dana kampanye TKMH, memang ada 24 penyumbang yang berasal dari Boyolali," ujar Ketua Panwas Boyolali, Wibowo Murti, Senin (9/8).Menurut Wibowo dari 24 penyumbang dana kampanye yang berasal dari Boyolali tersebut, terkumpul sebanyak Rp 1.983.000.000. Jumlah tersebut dinilainya bukan jumlah yang kecil. Dan yang lebih mengherankan lagi, para penyumbang hanya memberikan kepada capres tertentu. "Apa betul warga Boyolali hanya menyumbang ke Megawati saja. Kami justru mempertanyakan kesahihan data ini, karena kok hanya penyumbang dana untuk Megawati yang kami terima," kata Wibowo.Diakuinya, Panwas Boyolali hanya bertugas untuk melakukan verifikasi mengenai kebenaran nama-nama penyumbang dana kampanye yang dikirim dari Panwas Jawa Tengah. Sejauh ini pihaknya belum dapat memberikan keterangan hasil verifikasi yang mereka lakukan. "Data baru kami terima Minggu kemarin. Hari ini baru mencari tempat tinggal para penyumbang dana dengan melibatkan Panwascam," kata Wibowo.Besar sumbangan yang berasal dari warga Boyolali tersebut bervariatif. Mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Tempo News Room yang berupaya mengklarifikasi sejumlah nama yang tercantum dalam daftar tersebut gagal menemui mereka. Beberapa orang yang didatangi tidak berada di tempat. Penghuni rumah mengatatakan tidak tahu menahu soal sumbangan tersebut. Sementara itu, salah seorang penyumbang bernama Aris Purnama Siddi, mengakui dirinya memberikan sumbangan dana ke Tim Kampanye Mega Hasyim sebesar Rp 100 juta. Imron Rosyid - Tempo News Room

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

36 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

39 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

40 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

44 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

48 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Pemantau Independen Sebut Pemilu Rusia 2024 Paling Tidak Transparan

49 hari lalu

Pemantau Independen Sebut Pemilu Rusia 2024 Paling Tidak Transparan

Pemantau independen yang dicap Kremlin sebagai "agen asing" mengatakan bahwa pemilu Rusia 2024 paling tidak transparan yang pernah ada di negara ini.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

54 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

55 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

58 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya