TEMPO.CO, Malang - Sebanyak 75 anggota Kepolisian Resor Malang Kota, yang bertubuh tambun dan rawan penyakit, menjalani terapi kesehatan dan penurunan berat badan. Mereka terdiri dari seorang perwira menengah, dua perwira pertama, dan 72 polisi bintara.
"Program pengendalian berat badan polisi sesuai instruksi Kepolisian Daerah Jawa Timur," kata juru bicara Kepolisian Resor Malang Kota, Ajun Komisaris Dwiko Gunawan, Kamis, 14 Februari 2013. Terapi kesehatan ini dibagi dalam tiga kelompok, yakni kategori sehat tanpa riwayat penyakit 33 orang, kelompok memiliki riwayat penyakit dengan tubuh tak proporsional sebanyak 35 orang, dan kategori memiliki riwayat penyakit tertentu.
Kelompok pertama hanya menjalani terapi fisik dengan berolahraga. Adapun kelompok kedua wajib menjalani terapi fisik dan terapi medis. Dan kelompok terakhir wajib menjalani terapi medis. Pada tahap awal, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di hadapan petugas medis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah serta berat dan tinggi badan.
Seusai pemeriksaan kesehatan, polisi yang terdiri dari delapan perempuan dan 67 pria ini mengikuti latihan fisik. Dengan berseragam olahraga, mereka mengikut instruksi pelatih. Di bawah terik matahari mereka berlari, mengikuti gerakan senam, dan berguling di depan markas Kepolisian Resor Malang Kota.
Seorang peserta program, Joko Santoso, memiliki berat badan 135 kilogram dengan tinggi 195 sentimeter. Ia dinyatakan kelebihan berat badan sampai 50 kilogram sehingga harus bekerja keras menurunkan berat badannya. "Sulit menurunkan berat badan secara mandiri," katanya.
Dengan latihan fisik dan olahraga bersama anggota lain, Joko merasa lebih bersemangat. Ia mengakui, berat badannya melonjak karena pola makan tak terkendali. Dalam sehari, ia bisa makan lima kali.
EKO WIDIANTO
Berita populer lainnya:
Sopir U10 Sesalkan Rumor Penculikan Annisa
Monorel Jakarta Dibangun Tiga Bulan Lagi
Didakwa 6 Tahun Penjara, Rasyid Terdiam
Jokowi Resmikan Waterway dan Koridor Baru Busway
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
54 menit lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
14 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
15 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
21 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya