TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menyatakan tak lagi mengawasi titik-titik lokasi tertentu di Indonesia yang ditengarai rentan penyelundupan narkoba. Alasannya, saat ini di seluruh wilayah Indonesia telah menjadi lokasi yang rawan dimasuki peredaran narkoba.
"Jadi zona-zona yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai lokasi rawan sudah tidak kami gunakan lagi, datanya sudah tidak valid," kata Agung dalam rapat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 12 Februari 2013.
Sejumlah zona yang ditetapkan sebagai daerah rawan penyelundupan sebelumnya adalah yang memiliki bandara dan pelabuhan besar, yakni Pematang Siantar (zona 1), Padang (zona 2), Jambi dan Palembang (zona 3), Bandung, Jakarta, Surabaya, Lombok dan Flores (zona 4), Banjarmasin dan perbatasan Malaysia (zona 5), Balikpapan dan Sulawesi (zona 6), dan pulau Papua (zona 7). "Sekarang semua wilayah saja, agar waspada," ujarnya.
Agung menjelaskan, Indonesia saat ini menjadi perhatian negara-negara tempat asal masuknya narkoba. Tanpa menyebutkan jenisnya, Agung mengatakan, demand narkoba di Indonesia besar, sehingga penyelundupan ini sering terjadi. "Narkoba itu addict, sehingga demandnya semakin bertambah terus di Indonesia ini," ujarnya.
Belum lagi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berjualan narkoba di Indonesia meraup untung yang besar akibat terjadi disparitas harga yang sangat besar. "Bayangkan, narkoba di Afganistan itu Rp 200 juta per kilogram, tapi di Indonesia bisa jadi Rp 1 miliar per kilogram," ujarnya. Indonesia bahkan tak hanya menjadi konsumen, melainkan juga sebagai produsen.
