TEMPO.CO, Semarang - Pengacara Siti Rubaidah, Kahar Muamalsyah mendesak kepolisian Resor Kota Magelang segera melimpahkan berkas perkara penyidikan Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo, ke kejaksaan negeri. Joko menjadi tersangka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Siti Rubaidah pada bulan November 2012 lalu.
Kahar mengatakan, saat ini tak ada lagi penghalang hukum pidana untuk tidak melimpahkan berkas perkara yang sudah lengkap di tangan kepolisian. “Kejaksaan pun sudah siap menunggu berkas perkara itu,” ujar Kahar, Senin 11 Februari 2013.
Kahar menyayangkan mengapa berkas perkara Joko terus dipegang kepolisian. Menurut dia, belum dikirimnya berkas perkara yang melibatkan pejabat publik itu mencurigakan, karena dalam perkara yang tidak melibatkan pejabat publik biasanya dilakukan cepat. Ia mengatakan sudah beraudiensi dengan kejaksaan negeri Kota Magelang yang menyatakan siap menerIma berkas perkara Joko dari kepolisian.
Ketua Jaringan Lingkar Study Kesetaraan Aksi dan Reflesi, Ahmad Baidlawi yang selama ini mendampingi Siti Rubaidah, mendorong hal yang sama. Baidlowi sejak awal sudah khawatir proses hukum Joko akan berlarut-larut dan merugikan korban. “Apa lagi ini menyangkut politik, karena keputusan hukum terhadap Joko akan menjadi dasar pemecatan,” kata Baidlowi.
Menurut dia, berlarutnya proses penanganan hukum terhadap Wakil Wali Kota Magelang itu mengganggu kebijakan program pemerintah daerah Kota Magelang. Sebab, Joko berperan dalam kebijakan bidang pemberadayaan perempuan, pemberantasan narkoba, dan pengurangan kemiskinan di daerah.
Menanggapi ihwal ini, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang, Komisaris Budiarto justru menyatakan sedang menunggu kesiapan kejaksaan untuk menerima berkas perkara Joko Prasetyo. “Kami justru menunggu kejaksaan yang saat ini katanya belum siap,” kata Budiarto.
Ia mengatakan, berkas perkara Wakil Wali Kota Magelang sudah lengkap dan tinggal penyerahan lebih lanjut untuk disidangkan di pengadilan. Menurut Budiarto polisi telah melengkapi bukti KDRT yang dilakukan oleh Joko, berupa hasil visum dokter dan sandal yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban, yakni istrinya sendiri. “Intinya sudah lengkap dan tinggal diserahkan,” katanya.
EDI FAISOL
Berita Terpopuler:
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah
Status Hukum Anas Urbaningrum Masih Menggantung
Segi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging
Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, Prajurit
Tiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di Cikeas
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
3 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
9 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya