TEMPO.CO, Jakarta - Sama seperti partai politik lainnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga punya mekanisme dewan etik sendiri untuk menangani pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan kadernya. Yusuf Supendi pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Syariah, lembaga yang bertugas memeriksa laporan penyimpangan kader PKS.
Menurut Yusuf, meski hampir semua kader PKS punya istri lebih dari satu, masih ada saja laporan yang masuk ke Dewan Syariah soal skandal seks kader PKS. "Macam-macam masalahnya. Ada yang urusan dengan istri, ada juga skandal pengurus dengan perempuan bukan istrinya," kata Yusuf kepada Tempo, Rabu, 6 Februari 2013.
Yusuf biasanya menangani persoalan rumah tangga semacam itu dengan cemat dan biasanya bisa diselesaikan dengan baik. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, kata dia, kerap meminta bantuan Yusuf untuk menengahi dan menyelesaikan sejumlah persoalan di internal partai. "Jika kasusnya mentok, dia selalu minta saya menanganinya. Dan biasanya beres," ujar Yusuf.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
