TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pidato Ketua Dewan Pembina Partai DemokratSusilo Bambang Yudhoyono yang akan mengambil alih partai sarat pesan-pesan yang multitafsir.
Pesan yang multitafsir itu, kata dia, bisa menimbulkan polemik di kalangan kader Demokrat di daerah. "Secara cepat bisa menjadi bumerang karena mengambang dan multitafsir," kata Yunarto saat dihubungi, Sabtu 9 Februari 2013 dini hari.
Pesan mengambang pertama menurut Yunarto adalah keputusan SBY mengambil alih otoritas Ketua Umum Anas Urbaningrum. SBY mengatakan Majelis Tinggi partai akan mengambil segala keputusan penyelematan partai. "Saya memimpin langsung gerakan penataan dan pembersihan partai," kata Yudhoyono.
Yunarto mengatakan Jika hendak mengambil alih partai, semestinya SBY menonaktifkan Anas. "Tapi pernyataan yang keluar hanya Anas diminta fokus menghadapi kasus hukum," katanya. Masalahnya SBY tak punya selaku Ketua Dewan Pembina tak punya wewenang mencabut mandat Ketua Umum. "Mencabut mandat Anas hanya bisa dilakukan lewat Kongres Luar Biasa, atau ketika Anas jadi tersangka," kata Yunarto.
Pesan mengambang berikutnya adalah soal wewenang majelis tinggi partai. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat, majelis tinggi tak bisa mengambil alih otoritas partai. Majelis tinggi hanya bisa menetapkan arahan bagi partai. "Tidak bisa membuat keputusan strategis, apalagi sampai menentukan calon legislatif," kata Yunarto.
Yunarto mengatakan pidato SBY berpotensi menimbulkan polemik baru, khususnya cabang partai di daerah. Terlebih jika kader Demokrat menerjemahkan secara bebas pidato SBY. Untuk menghindari polemik, Yunarto mengatakan Yudhoyono harus menjelaskan lebih rinci kepada pengurus daerah dan cabang tentang maksud pidatonya. "SBY harus terjemahkan dengan rasional bahwa langkahnya sesuai dengan AD-ART," katanya.
