TEMPO.CO, Jakarta - Ketua lembaga hak asasi manusia Setara Institute, Hendardi, menilai kisruh komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan masa jabatan pimpinan akan menguntungkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Soalnya, akibat kisruh itu Komnas menjadi tak fokus menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, seperti penculikan aktivis pada 1998, yang diduga melibatkan Prabowo. "Yang mencalonkan diri untuk jabatan presiden bisa melenggang begitu saja," katanya lewat telepon, Jumat, 8 Februari 2013.
Kisruh kepemimpinan Komnas HAM berawal dari perdebatan masa jabatan pimpinan. Sembilan dari 13 Komisioner Komnas HAM menginginkan masa jabatan pimpinan hanya setahun, atau berkurang 1,5 tahun dari sebelumnya. Namun, empat komisioner menolak. Mereka meminta masa jabatan tetap 2,5 tahun. Setelah dilakukan voting, akhirnya Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, memutuskan bahwa kepempinanan berlangsung setahun.
Hendardi tak dapat menyimpulkan apakah keinginan sebagian besar komisioner agar jabatan pemimpin Komnas hanya setahun berhubungan dengan masalah politik. Namun, menurut dia, peluang itu tetap ada. "Saya kira bisa saja ada pengaruh politik dari luar yang masuk tanpa disadari," ujar dia.
Hendardi meminta agar permasalahan itu segera diselesaikan dan komisioner tetap terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait dengan masa kepemimpinan itu. Soalnya, menurut dia, mereka juga berasal dari publik. "Saat seleksi komisioner Komnas HAM, panitia seleksi pun mengundang publik," ucap Hendardi.
Adapun Prabowo sendiri disebut-sebut akan mencalonkan diri menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2014. Sebelumnya, Setara Institute mengatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini terindikasi terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya penculikan aktivis pada 1998.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan pernyataan Hendardi. Ahmad mengatakan partainya justru mendukung Komnas HAM bekerja dengan baik. Ia menampik ada upaya intervensi partai mengganggu kinerja Komnas. "Kami percaya komisioner yang baru dipilih bisa mengatasi konflik internalnya," kata Muzani.
NUR ALFIYAH | ANANDA BADUDU
