TEMPO.CO, Sumenep - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menemukan 86 ribu nama ganda saat rekam data kartu tanda pendudukan berbasis eletronik (e-KTP). "Sebanyak 42 ribu di antaranya sudah berhasil kami hapus," kata Kepala Dinas Kependudukan Sumenep, Ahmad Zaini, Jumat, 8 Februari 2013.
Menurut Zaini, 50 persen data ganda tersebut ditemukan di wilayah kepulauan. Yang terbanyak di Pulau Kangean. Setelah ditelusuri, Zaini melanjutkan, munculnya data KTP ganda dikarenakan banyak warga kepulauan yang menjadi tenaga kerja Indonesia. "Setiap mau berangkat jadi TKI, mereka membuat KTP baru. Anehnya, menggunakan nama berbeda dengan alamat yang sama dan orangnya pun sama," ujarnya.
Banyaknya data ganda ini, Zaini mengungkapkan, menghambat proses finalisasi rekam data e-KTP di Sumenep. Namun, proses penghapusan harus tetap dilakukan. "Kami sampai siapkan lima operator khusus untuk menghapus," katanya.
Proses perekaman data e-KTP di Sumenep sampai kini telah mencapai 80,1 persen atau sekitar 662 ribu dari 860 ribu wajib KTP di Kabupaten Sumenep. Proses perekaman akan berlangsung hingga 31 Oktober 2013. "Mudah-mudahan bisa tuntas 100 persen," kata Zaini.
Meski belum rampung, sebanyak 220 ribu e-KTP telah didistribusikan ke tiap kecamatan. Menurut Zaini, mereka yang sudah mendapat e-KTP bisa mengaktifkan e-KTP-nya di kantor kecamatan. "Yang lainnya masih dalam proses," ujarnya.
MUSTHOFA BISRI
Terpopuler:
Ada Kabar KPK Bakal Segera Umumkan Status Anas
Marzuki Alie: Anas Tersangka, Langsung Diberhentikan
Biasanya Ada Avanza Hitam di Depan Rumah Maharani
Anis Matta: Kami Seperti Kecemplung Sumur
Hari Ini, Anas Urbaningrum Dipanggil ke Cikeas
SBY Umumkan Strategi Penyelamatan Demokrat
Ulil Abshar Abdalla: Demokrat Sudah Darurat
Berita terkait
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta
26 Februari 2024
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta
Baca SelengkapnyaLangkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
26 Februari 2024
Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024
Baca SelengkapnyaFederasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri
11 Juli 2023
Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia
16 Mei 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.
Baca SelengkapnyaUsai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat
3 Mei 2023
Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.
Baca SelengkapnyaBeredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara
3 Mei 2023
Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.
Baca SelengkapnyaBanyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan
23 Februari 2023
Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran
Baca SelengkapnyaDPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024
24 Februari 2022
Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi
Baca SelengkapnyaDokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan
27 Desember 2021
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.
Baca SelengkapnyaNIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan
5 September 2021
Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi
Baca Selengkapnya