TKI Bikin Kacau Pendataan E-KTP Sumenep

Reporter

Jumat, 8 Februari 2013 17:17 WIB

E-KTP. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Sumenep - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menemukan 86 ribu nama ganda saat rekam data kartu tanda pendudukan berbasis eletronik (e-KTP). "Sebanyak 42 ribu di antaranya sudah berhasil kami hapus," kata Kepala Dinas Kependudukan Sumenep, Ahmad Zaini, Jumat, 8 Februari 2013.

Menurut Zaini, 50 persen data ganda tersebut ditemukan di wilayah kepulauan. Yang terbanyak di Pulau Kangean. Setelah ditelusuri, Zaini melanjutkan, munculnya data KTP ganda dikarenakan banyak warga kepulauan yang menjadi tenaga kerja Indonesia. "Setiap mau berangkat jadi TKI, mereka membuat KTP baru. Anehnya, menggunakan nama berbeda dengan alamat yang sama dan orangnya pun sama," ujarnya.

Banyaknya data ganda ini, Zaini mengungkapkan, menghambat proses finalisasi rekam data e-KTP di Sumenep. Namun, proses penghapusan harus tetap dilakukan. "Kami sampai siapkan lima operator khusus untuk menghapus," katanya.

Proses perekaman data e-KTP di Sumenep sampai kini telah mencapai 80,1 persen atau sekitar 662 ribu dari 860 ribu wajib KTP di Kabupaten Sumenep. Proses perekaman akan berlangsung hingga 31 Oktober 2013. "Mudah-mudahan bisa tuntas 100 persen," kata Zaini.

Meski belum rampung, sebanyak 220 ribu e-KTP telah didistribusikan ke tiap kecamatan. Menurut Zaini, mereka yang sudah mendapat e-KTP bisa mengaktifkan e-KTP-nya di kantor kecamatan. "Yang lainnya masih dalam proses," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI

Terpopuler:
Ada Kabar KPK Bakal Segera Umumkan Status Anas

Marzuki Alie: Anas Tersangka, Langsung Diberhentikan

Biasanya Ada Avanza Hitam di Depan Rumah Maharani

Anis Matta: Kami Seperti Kecemplung Sumur

Hari Ini, Anas Urbaningrum Dipanggil ke Cikeas

SBY Umumkan Strategi Penyelamatan Demokrat

Ulil Abshar Abdalla: Demokrat Sudah Darurat

Berita terkait

Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

26 Februari 2024

Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta

Baca Selengkapnya

Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

26 Februari 2024

Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024

Baca Selengkapnya

Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

11 Juli 2023

Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

3 Mei 2023

Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.

Baca Selengkapnya

Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

3 Mei 2023

Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.

Baca Selengkapnya

Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

23 Februari 2023

Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran

Baca Selengkapnya

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

24 Februari 2022

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi

Baca Selengkapnya

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

27 Desember 2021

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.

Baca Selengkapnya

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

5 September 2021

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi

Baca Selengkapnya