TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim hukum dan advokasi Wiranto-Wahid meragukan penggunaan data manual penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat PPK (Panitia Pengawas Kecamatan) dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Hal itu disampaikan salah seorang anggota tim hukum Wiranto Zulhendri Hasan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Laica Marzuki, Kamis (5/8) di Jakarta. "Kami minta yang mulia agar pemohon menunjukan apakah data manual yang ada ditingkat PPK atau kabupaten yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat nasional," kata Zulhendri dalam sidang. Namun panel hakim mengatakan pemohon sebagai pihak yang dalilkan, dialah yang harus membuktikan. Permintaan ini berulang kali pemohon lakukan sehingga membuat panel hakim terlihat kesal. Sidang hanya membahas pemakaian data dari tabulasi nasional pemilu oleh pemohon untuk membandingkan data manual yang diperolehnya dari PPK. Pemohon dalam hal ini beralasan data dari internetlah yang mereka dapatkan untuk membandingkan data yang mereka punya. Data yang diperiksa adalah data dari daerah pemilihan Yogyakarta. Merekapun mendapatkan selisih suara dengan membandingkan kedua data tersebut. Namun ketika di cek dengan data manual yang disahkan oleh KPU, data dari pemohon cocok dengan data KPU. Maria Ulfah ? Tempo News Room
Pelanggaran PemiluPemilihan UmumPemilu Presiden 2014Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIPBawasluPartai GolkarMKKomisi Pemilihan Umum | KPU
Berita terkait
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaAirlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim
2 hari lalu
Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
3 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
3 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
3 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaSentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu
3 hari lalu
Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
3 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
3 hari lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRespons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi
3 hari lalu
Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Pengusutan Kasus Dugaan Pelanggaran Akademik Kumba Digdowiseiso, Kemendikbud: Tim Masih Bekerja
1 jam lalu
